Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyebutkan saat ini prevalensi stunting Indonesia pada 2019 mencapai 27,7 persen, sedangkan target pemerintah pusat soal prevalensi stunting harus mencapai 14 persen pada 2024.
Guna mempercepat penurunan angka stunting, Mufida menekankan pentingnya penyuluh KB dilibatkan dalam proses penanganan stunting.
Baca juga: BKKBN gandeng Kedutaan Finlandia atasi permasalahan stunting
"Mereka membutuhkan tambahan insentif kesejahteraan sebagaimana yang sudah kita bahas pada rapat anggaran untuk membantu penurunan angka stunting," kata Mufida.
Mufida menyebutkan penyuluh KB/petugas lapangan KB adalah ujung tombak garda terdepan program BKKBN di masyarakat. Mereka membutuhkan bantuan tambahan alat peraga untuk membantu edukasi secara intensif kepada warga.
"Ditambah pelatihan dan pembekalan, khususnya dalam menghadapi tantangan di setiap daerah untuk menurunkan angka stunting," ucap Mufida.
Mufida meminta BKKBN melakukan koordinasi secara baik dengan lintas kementerian karena banyak program stunting berkaitan dengan berbagai stakeholder.
Baca juga: Menko PMK: Stunting dan TBC tidak hanya terjadi di masyarakat miskin
Misalnya, kata dia, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pemda memberikan perhatian serius dalam program penurunan stunting.
Kemudian, ujarnya, harus ada pembagian kerja yang jelas antara BKKBN dan Kementerian Kesehatan pada sektor penanganan stunting.
"Kita tidak mau dalam penanggulangan stunting terjadi saling mengandalkan dan 'overlap' antarstakeholder. Semua harus jelas siapa mengerjakan apa agar target 2024 bisa tercapai," ujarnya.
Baca juga: Bayer Indonesia kenalkan "Better Farming, Better Life" tekan stunting
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021
