"Kami mengharapkan agar Presiden menunda terlebih dahulu penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA) Asahan I yang rencananya akan dilakukan Selasa pekan depan terkait kunjungan kerja ke Sumut," kata Anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Lingkungan DPR RI, Daryatmo Mardiyanto, kepada pers, di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, Setgab dalam beberapa bulan sebelumnya telah melakukan kunjungan ke PLTA Asahan I dan dari hasil kunjungan dinilai proyek tersebut belum memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) serta audit lingkungan belum memenuhi ketentuan.
Selanjutnya, katanya, Setgab telah meminta perusahaan untuk melakukan audit lingkungan yang dilakukan oleh auditor eksternal.
"Tapi, pada kenyataannya sampai saat ini kami belum menerima laporan bahwa PLTA tersebut sudah melakukan audit lingkungan dan bahkan rencananya Selasa pekan depan akan diresmikan Presiden," kata Daryatmo.
Dia mengatakan bahwa proyek tersebut adalah proyek besar yang kehadirannya harus sungguh-sungguh memperhatikan amdal, mengingat air yang digunakan berasal dari Danau Toba, yang memiliki kelangsungan jangka panjang bagi kepentingan masyarakat.
"Audit lingkungan seharusnya dijalankan dahulu dan kalau memang sudah memenuhi amdal baru bisa diresmikan penggunaannya," katanya.
Dirinya mengingatkan sesuai Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) No.32 Tahun 2009 perusahaan yang melanggar ketentuan amdal dan melakukan pelanggaran lingkungan bisa dikenakan hukuman pidana.
"Jadi, kami minta agar rencana peresmian PLTA Asahan I ditunda dahulu sampai semua dokumen persyaratan bisa dipenuhi dahulu," katanya.
Ketua Setgab Lingkungan DPR-RI Effendi MS Simbolon yang dihubungi secara terpisah mengatakan, Presiden mungkin saja tidak mengetahui kalau sesungguhnya PLTA Asahan I belum memenuhi audit lingkungan.
Dia juga meminta, agar Presiden Yudhoyono menunda dahulu rencana peresmian PLTA Asahan I agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru yang pada akhirnya justru menyulitkan Presiden sendiri.
"Saya bukannya anti-pembangunan PLTA, tapi mohon agar memenuhi audit lingkungan dahulu. Saya yakin Presiden tidak tahu soal itu karena memang tidak diberitahu," kata Effendi.
Pemerintah, katanya, hendaknya tidak menutup mata dengan kondisi yang sesungguhnya dalam pembangunan PLTA Asahan I karena hal itu nanti justru akan menyulitkan pemerintah di masa mendatang.
Setgab sangat mendukung dan semangat pemerintah membangun PLTA Asahan I karena hal itu akan sangat memberikan dampak positif bagi kebutuhan listrik masyarakat sekitar.
"Tapi, hendaknya proyek tersebut harus memenuhi audit lingkungan terlebih dahulu agar tidak jadi masalah nantinya," katanya.
(T.A025/R010/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
