"Sekarang kan hakim agung sudah boleh diperiksa. UU menyatakan boleh kok," kata Abbas, usai acara serah terima jabatan Komisioner KY di Jakarta, Selasa.
Terkait revisi UU KY tentang adanya penambahan kewenangan untuk memanggil paksa hakim agung bermasalah, Abbas mengaku belum membicarakan hal tersebut kepada seluruh komisioner.
"Kita belum bicarakan, sekarang perlu makan dulu. Orang tua mengajarkan kepada saya kalau makan jangan banyak cerita dulu," kata Abbas sambil meninggalkan wartawan.
Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan, menilai Abbas sangat berpotensi memiliki konflik kepentingan dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), mengingat jabatan Abbas sebelumnya adalah salah satu dari 31 hakim agung yang mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY terkait pengawasan hakim.
Koalisi Pemantau Peradilan ini merupakan sebelas orang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi LSM lainnya.
Mereka menganggap integritas Abbas Said masih perlu dipertanyakan karena adanya sejumlah laporan masyarakat mengenai Abbas Said yang disampaikan ke KY dan juga KPK, dan kinerjanya juga diragukan karena masih meninggalkan sejumlah tunggakan perkara di MA.
Tujuh anggota KY yang terpilih melalui pemungutan suara di Komisi III DPR pada awal Desember 2010 adalah Abbas Said, Eman Suparman, Ibrahim, Imam Anshori Saleh, Jaja Ahmad Jayus, Suparman Marzuki, dan Taufiqurrohman. (*)
J008/A041
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
