"Karena itu, Kadin mengajak kerja sama dalam hal pemberantasan korupsi dan menindak tegas upaya kriminalisasi penegak hukum terhadap pengusaha yang ujung-ujungnya pemerasan," tegasnya kepada ANTARA, di Jakarta, Senin malam, usai suatu diskusi terbatas.
Ia mengatakan itu sehubungan dengan pertemuan Pengurus Kadin Indonesia bidang Hukum dan Hubungan Antar-Lembaga dengan Jaksa Agung, Senin (20/12) siang di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, ungkapnya, Jaksa Agung didampingi Kahumas Babul, Jampidum Hamzah Tedja dan para Jaksa muda lainnya, sedangkan tim Kadin yang dipimpinnya antara lain beberapa Ketua Kompartemen, seperti Elsa Syarief, Achmad Yani, Syarifudin Sudding, Hilman serta Kamser Lumban Raja.
"Pertemuan itu intinya menunjukkan sikap kami mendukung upaya Jaksa Agung mereformasi dan merevitalisasi Kejaksaan, serta tidak ada ampun lagi bagi para jaksa nakal, harus ditindak tegas," tandasnya.
Kadin Indonesia sendiri, menurutnya, mengharapkan proses revormasi dan revitalisasi itu benar-benar konkret.
"Kami siap dan bersedia bekerjasama dalam hal pemberantasan korupsi dan menegakkan aturan tegas menindak upaya kriminalisasi penegak hukum terhadap pengusaha yang ujung-ujungnya pemerasan, khususnya terhadap pengusaha-pengusaha di daerah," ujarnya.
Merisaukan Kasus Gayus
Pada kesempatan itu, demikian Bambang Soesatyo, Kadin juga menyampaikan kerisauan akibat kasus mafia pajak Gayus Tambunan.
"Seolah-olah (dengan kasus ini) pengusaha semuanya `mengemplang` pajak. Karena itu, kami juga mengimbau agar penegak hukum dan birokrat di pemerintahan jangan memberi peluang kepada pengusaha untuk bermain mata terhadap kewajiban pajak mereka," tegasnya.
Pada dasarnya, menurutnya, pengusaha itu takut terhadap masalah -masalah hukum.
"Kalau penegak hukum dan birokrat tegak lurus, saya yakin pengusaha tidak akan berani macam-macam," katanya.
Dengan demikian, ujarnya, penerimaan Negara dapat lebih meningkat, karena seluruh kewajiban pajak masuk ke kas Negara, bukan ke kantong oknum seperti Gayus Tambunan atau Jaksa Cyrus Sinaga.
Pemberantasan Korupsi
Bambang Soesatyo menjelaskan, dalam pertemuan itu, Kadin menyampaikan pula keinginan untuk bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU).
"MoU itu bertajuk `Pemberantasan Korupsi Yes, Kriminalisasi No` dan dijadwalkan berlangsung pada Januari 2011 mendatang," ungkapnya.
Karena itu, pihaknya mengimbau kepada para pengusaha, baik di Pusat maupun Daerah untuk melaporkan kepada Kadin, apabila ada aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan yang berusaha untuk melakukan pemerasan, apakah itu berdasarkan laporan, atau temuan sumir.
"Namun kami juga mempersilahkan aparat hukm untuk memproses kasus tersebut, apabila pengusahanya yang nakal atau melanggar hukum," kata Bambang Soesatyo lagi. (M036/K004)
Bambang Soesatyo menjelaskan, dalam pertemuan itu, Kadin menyampaikan pula keinginan untuk bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU).
"MoU itu bertajuk `Pemberantasan Korupsi Yes, Kriminalisasi No` dan dijadwalkan berlangsung pada Januari 2011 mendatang," ungkapnya.
Karena itu, pihaknya mengimbau kepada para pengusaha, baik di Pusat maupun Daerah untuk melaporkan kepada Kadin, apabila ada aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan yang berusaha untuk melakukan pemerasan, apakah itu berdasarkan laporan, atau temuan sumir.
"Namun kami juga mempersilahkan aparat hukm untuk memproses kasus tersebut, apabila pengusahanya yang nakal atau melanggar hukum," kata Bambang Soesatyo lagi. (M036/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
