Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar khususnya Ketua Umum Aburizal Bakrie diminta untuk mengambil keputusan dan sanksi tegas terhadap kadernya yang dinilai tidak loyal atau menjadi anggota organiasi lain yang tidak sejalan dengan visi dan misi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Penasihat DPP Angka Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) Erwin Ricardo Silalahi menegaskan, siapapun kader Partai Golkar yang tidak lagi menjalankan peran kepartaian berdasarkan Peraturan Organisasi harus diberi sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

"Karena jika ini tidak dilakukan secara tegas akan melahirkan polemik berkepanjangan dan ujung-ujungnya akan menyebabkan demoralisasi, disorientasi dan distrust di kalangan kader Golkar," kata Erwin di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, Erwin mengimbau agar seluruh kader Partai Golkar memahami dan menjalankan amanat organisasi secara sunguh-sungguh. Salah satunya dengan prinsip PDLT. Yakni, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Dan itu sudah diatur di AD/ART. Jika tidak menjalankan, kader terancam dipecat.

"Tantangan yang datangnya dari luar merupakan hal biasa. Tapi jika datangnya dari dalam, itu yang paling bahaya," kata Erwin.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Alzier Dianis Thabranie menyayangkan pernyataan Akbar Tandjung di salah satu media massa yang menilai usulan pemberian sanksi terhadap Surya Paloh dan Ferry Mursidan Baldan Cs yang aktif di Nasdem adalah kontraproduktif.

"Saya tidak habis pikir dengan pernyataan Akbar. Apa yang dia sebut dengan kontraproduktif sangat tidak mendasar. Pasalnya, orang yang dia bela terindikasi melanggar aturan main partai, masih saja dibela," ungkap Alzier.

Menurut dia, sikap dan pernyataan politis yang dilakukan tokoh Golkar seperti itu  tidak boleh dibiarkan, karena bisa mereduksi nilai-nilai yang selama ini dijaga di internal partai.

Sebelumnya, DPD Partai Golkar Provinsi Lampung telah memberikan laporan kepada DPP Partai Golkar terkait keterlibatan anggora partai yaitu Ferry Mursidan Baldan dan Syamsul Mu’arif sebagai juru kampanye kandidat Pilkada Kota Metro Lampung yang diusung di luar Partai Golkar.

"Itu artinya, mereka berdua tidak menjalankan kebijakan DPP. Dengan atas nama Nasdem, mereka malah membela pasangan yang diusung Partai Demokrat, PKS dan Gerindra. Sementara kandidat dari partainya sendiri tidak dibela. Ini ironis," kata Alzier.

Dengan begitu, menurut Alzier, alangkah bijaknya jika Ferry Mursidan dan Syamsul Mu’arif mengambil langkah tegas dengan mengundurkan diri atau memilih salah satunya.

"Jika langkah itu mereka ambil, posisi politik mereka akan semakin jelas, tegas dan terang benderang. Pun, akhirnya mereka juga tidak lagi menyakiti para kader Golkar yang selama ini selalu komit, loyal dan berdedikasi tinggi," pungkas Alzier. (*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010