"Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur harus melalui penetapan, bukan pemilihan langsung, merupakan nilai Keistimewaan Yogyakarta tertinggi yang harus dipertahankan sampai kapan pun," tegasnya kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa.
Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua yang juga Anggota Komisi I DPR RI (bidang Pertahanan Keamanandan Hubungan Luar Negeri) menambahkan, elite jangan terbiasa `main-main` dengan kebhinekaan sebagai patron hakiki kebangsaan Indonesia.
"Cara-cara itu sudah kuno dan gampang terbaca, karena rakyat sudah berpengalaman menghadapi musuh bersama yang mau mengobok-obok keutuhan NKRI, apakah itu taktik `devide et impera` ataupun kini `bermain` di atas prosedural demokrasi dan konstitusi," ungkapnya.
Apa pun itu, demikian Paskalis Kossay, Kaukus Papua di Ppparlemen RI telah bulat sepakat, mendukung aspirasi rakyat Yogya, terutama menyangkut penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Untuk itu kami mendesak kepada Pemerintah Pusat agar memahami keinginan rakyat Yogya dan segera diakomodir dalam RUU Keistimewaan Yogya. Jangan mau diatur oleh antek asing yang memang bertekad memporak-porandakan kita," tandasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen dan komponen bangsa, untuk bersatu kukuh menentang setiap upaya elite tertentu yang berkolaborasi dengan pihak asing untuk berjuang mempertahankan segala identitas kebangsaan Indonesia.
"Saatnya daerah menyatu mendobrak elite tertentu itu yang diduga jadi kaki tangan asing," tandas Paskalis Kossay. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
