Menurut dia, kekacauan pelaksanaan ujian oleh daerah yang menggelar seleksi secara mandiri ini merupakan bukti riil bahwa mereka tidak bersedia dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.
Sejumlah daerah yang mengalami kekacauan pelaksanaan ujian tertulis ini di antaranya Kabupaten Karanganyar, Pekalongan, serta Kendal.
Pada daerah-daerah itu, pengiriman lembar jawaban terlambat, sehingga pelaksanaan ujian harus tertunda.
Padahal, lanjut gubernur, kekacauan semacam ini sebenarnya sudah diperkirakan dan diantisipasi dengan pelaksanaan penerimaan yang dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.
"Seharusnya pelaksanaan ini dilakukan oleh satu sumber, satu kendali," katanya.
Ia meminta kekacauan ini segera diatasi agar jangan sampai diikuti oleh permasalahan-permasalahan lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah, Agus Setianto mengatakan, pelaksanaan ujian tertulis di sejumlah daerah yang bermasalah tersebut terpaksa ditunda beberapa jam.
"Misalnya, ujian di Kabupaten Pekalongan untuk sementara ditunda hingga pukul 10.00 WIB. Namun, jika belum juga datang lembar jawabannya, pelaksanaan ujian ditunda hingga pukul 12.00 WIB," katanya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pekalongan bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dalam pelaksanaan ujian tertulis ini.
Adapun Kabupaten Kendal, bekerja sama dengan Politeknik Negeri Semarang.
Sementara itu, dalam pantauan gubernur yang juga diikuti oleh Sekretaris Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tasdik Kinanto, serta Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo, di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Semarang, sebanyak 29 peserta tidak hadir.
Pada pantauan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, dari 570 peserta yang terdaftar, tercatat 78 peserta di antaranya absen.
(I021/I007/A038)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
