"Prosedur itu tidak sekedar mengatur bagaimana menangani pengungsi kembali ke tempat tinggalnya, tapi lebih dari itu bagaimana memulihkan mata pencarian pengungsi korban bencana alam yang hilang," kata Gondo Radityo Gambiro, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia bangsa Indonesia mengalami ujian cukup berat dengan terjadinya bencana alam secara beruntun mulai dari banjir bandang di Wasior Papua, gempa bumi dan tsunami di Mentawai Sumatera Barat, serta meletusnya Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Bencana alam yang terjadi secara beruntun ini, menurut dia, hendaknya menjadi momentum bagi DPR dan Pemerintah untuk berpikir bagaimana membuat aturan prosedur tetap penanganan pascabencana, terutama bagaimana memulihkan perekonomian masyarakat.
"Jika ada prosedur tetap maka aturan itu bisa diterapkan secara otomatis jika terjadi bencana di daerah lain," katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini mencontohkan, bencana alam meletusnya Gunung Merapi yang merusak pemukiman penduduk hingga radiusnya jauh dari puncak gunung memberikan dampak masyarakat kehilangan mata pencarian.
Apalagi, kata dia, masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi umumnya berprofesi sebagai petani dan peternak.
Erupsi Gunung Merapi yang mengeluarkan awan panas membuat lingkungan, lahan pertanian, maupun hewan ternak milik masyarakat menjadi mati.
"Ada hewan ternak atau ikan ditambak milik masyarakat menjadi mati dan ada juga kebun salak atau tanaman tembakau yang mati kena debu vulkanik. Hal ini harus dipikirkan bagaimana solusinya," katanya.
Menurut Gambiro pemberdayaan ekonomi masyarakat hendaknya disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
Kondisi lokal di suatu daerah, menurut dia, bisa digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah bencana.
"Kalau di daerah itu lebih cocok memelihara ikan, maka akan didorong untuk membuat tambak ikan. Jika di daerah itu lebih cocok bertanam salak maka akan didorong membuat kebun salak," katanya.
Gambiro menambahkan pemulihan ekonomi kerakyatan di daerah pascabencana ini harus didorong agar segara tumbuh kembali.
Menurut dia selama ini sudah terbukti ekonomi masyarakat cukup tangguh dan tidak terkena dampak krisis ekonomi global.
Gambiro juga meminta agar pemerintah memfasilitasi penundaan pembayaran atau jika mungkin menghapuskan kredit bagi masyarakat korban bencana alam.
Masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi banyak yang menjadi debitor dari kredit yang disalurkan pemerintah untuk modal usaha.
"Pada saat terjadi bencana, hendaknya pemerintah memiliki kebijakan memberikan dispensasi, menghapuskan bunga cicilan atau menunda pembayaran cicilan," katanya.
Menurut dia program pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi korban bencana alam bisa melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) atau dengan sistem kelompok usaha bersama (KUBE) yang ada di Kementrian Sosial.
Komisi VIII DPR RI, menurut dia, akan mengundang Menko Kesra dan menteri-menteri di bidang sosial untuk membahas penanganan pascabencana alam.
"Pada rapat tersebut, Komisi VIII akan dorong agar Pemerintah bisa memulihkan ekonomi masyarakat yang menjadi korban bencana alam," kata Gambiro.(*)
(T.R024/Z003/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
