"Pemerintah juga harus memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Guna mendukung percepatan pembangunan puluhan ribu SPKLU di Indonesia hingga 10 tahun ke depan, maka perlu diterbitkan regulasi pendukung," kata Toriq Hidayat dalam rilis di Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan bahwa kendaraan listrik punya energi bersih, efisien dan ramah lingkungan.
Selain itu, ujar dia, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, harus diikuti dengan mempersiapkan infrastruktur yang matang.
Baca juga: BPPT fokus bangun beberapa prototipe SPKLU
Kemudian, lanjutnya, pemerintah juga perlu mempersiapkan masyarakat Indonesia dengan kebiasaan baru menggunakan kendaraan listrik.
"PKS sendiri berkomitmen mendukung era elektrifikasi kendaraan untuk tercapainya lingkungan bersih, bebas polusi,” kata politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Menurut dia, sejumlah inovasi yang perlu dilakukan guna mendukung percepatan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia antara lain membuat regulasi yang mendukung, meningkatkan riset dan inovasi kendaraan listrik, membuat grand design pengembangan kendaraan listrik, hingga hilirisasi di dunia industri.
Salah satu kunci agar Indonesia dapat bersaing di industri kendaraan listrik global adalah menciptakan ekosistem yang baik bagi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
“Kementerian Perhubungan menyebutkan Indonesia memiliki potensi dalam memproduksi kendaraan listrik, mengingat tren mobilitas global menunjukkan pergeseran secara perlahan dari kendaraan konvensional menuju elektrifikasi,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah bangun 122 stasiun isi daya kendaraan listrik hingga April
Namun demikian Toriq meminta agar saat ini Pemerintah lebih mengedepankan upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang selama 17 bulan ini masih memprihatinkan.
Sebagaimana diwartakan, implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dapat menurunkan impor bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 373 juta barel pada 2050.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza dalam peluncuran daring stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang dipantau di Jakarta, Kamis (5/8).
"Apabila asumsi harga impor bensin yang digunakan serta nilai tukarnya sebesar Rp15 ribu per dolar AS, maka potensi penghematan devisa dari penurunan impor bensin adalah sebesar 5,86 miliar dolar AS atau sekitar Rp87,86 triliun," kata Hammam.
Dia mengungkapkan perkembangan ekosistem kendaraan listrik itu juga berdampak terhadap peningkatan impor gas alam cair untuk sektor pembangkit listrik.
Kenaikan impor gas alam tersebut berpotensi menurunkan defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 78,42 miliar dolar AS pada 2050.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
