Dari PAN hadir Taufilk Kurniawan (sekjen), Jon Erizal (bendahara umum) dan beberapa ketua DPP seperti Bima Arya, Hafisz Tohir, Viva Yoga serta Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno. Sedangkan dari parpol kecil atau non ambang batas 2,5 persen suara (PT) diantaranya, Didi Suprianto dan Noviantika Nasution (PDP), Eros Djarot (PNBK), Eko Santjojo dan (Partai Pelopor) Imam Adaruqutni (Ketua PMB).
Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan, secara substantif PAN dan tujuh partai tersebut sepakat untuk terus menguatkan kebersamaan dalam memajukan demokrasi dan sistem politik di Indonesia dengan berlandaskan pada platform dan ideologi yang menitik beratkan pada kebangsaan, kemajemukan dan kerakyatan.
Penguatan platform perjuangan ini penting agar kebersamaan memiliki "chemistry" serta landasan ideologi yang kokoh dan solid.
Secara teknis, untuk menyongsong Pemilu 2014 dan proses revisi UU Politik, PAN dan tujuh partai tersebut sepakat untuk terus memperjuangkan revisi UU politik yang mengarah kepada sistem politik yang efektif dan representatif.
"Perjuangan utama adalah agar konsep gabungan partai- partai (konfederasi) dapat diterima sebagai peserta Pemilu 2014 dengan menambahkan penjelasan pada UU pemilu pasal 7 yang menyatakan bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Pasal tersebut harus dilengkapi dengan penjelasan bahwa gabungan partai-partai pun dapat dipahami sebagai peserta pemilu," katanya di Jakarta, Minggu.
Saat ditanya apakah tujuh parpol itu sudah resmi bergabung, Bima mengaku, kalau pertemuan tersebut baru sebatas menyamakan platform.
"Saat ini gugus tugas bersama telah dibentuk guna menjabarkan secara teknis penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Gugus Tugas (Task Force) ini juga terus akan membangun komunikasi baik dengan parpol non PT maupun partai-partai lain di Parlemen," tambah Bima.
Selain tujuh parpol itu, kata Bima, tidak menutup kemungkinan akan ada partai-partai lain yang ikut bergabung dengan kesepakatan ini dan berjuang ke arah yang sama dalam revisi UU politik, karena itu komunikasi juga terus dibangun secara intensif dengan partai-partai lain.
Konfederasi
Sebelumnya, Teguh Juwarno mengakui kalau ide konfederasi berawal karena PAN merasa koalisi saat ini tidak efektif. Partai berlambang matahari ini merasa koalisi hanya untuk menggerogoti kekuasaan.
Karena itu, PAN ingin membangun konfederasi seperti di Malaysia dengan Barisan Nasionalnya. Apalagi usulan kenaikan ambang batas partai dari 2,5 persen menjadi 5 persen semakin mengancam suara partai politik kecil.
"Maka akan ada suara hilang dan terbawa. Maka kalau ditotal akan ada 39 persen. Ini suara sia-sia. Kita ingin mengadakan platform yang sama," jelas Teguh.
Lebih jauh Teguh menjelaskan, dua ide konfederasi PAN adalah konfederasi murni (sebelum pemilu) dan quasi konfederasi (sesudah pemilu). Konfederasi murni akan membuat partai politik berkompromi siapa calon legislatif yang akan diusung.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
