Permintaan itu disampaikan Presiden Yudhoyono dalam pengantarnya ketika memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Dari APBN 2010 senilai lebih dari Rp1.100 triliun, anggaran untuk kementerian dan lembaga sekitar Rp600 triliun. Apabila angka tersebut dihemat sebanyak sepuluh persen, menurut Presiden, maka penghematan yang bisa didapatkan negara adalah senilai Rp60 triliun.
"Itu bisa kita gunakan untuk banyak hal," ujar Presiden.
Menurut dia, uang diperoleh dari penghematan tersebut bisa digunakan misalnya untuk menutupi pengadaan alat utama sistem persenjataan yang selama ini diperoleh melalui kredit eskpor yang termasuk utang.
"Misalnya betul-betul sepuluh persen optimasi ini, maka ini sudah sangat luar biasa. Defisit tidak diperlukan tapi kalau ini pemborosan saya minta perhatian sungguh-sungguh atas semua untuk gerakan optimasi," kata Presiden.
Presiden telah menugaskan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto untuk menggerakkan ide optimalisasi penghematan anggaran itu hingga ke tingkat daerah.
Pada pertemuan pimpinan lembaga negara di Gedung MPR/DPR pada Senin 18 Februari, Presiden juga menyampaikan ajakan penghematan anggaran kepada Ketua MPR, DPR, DPD, serta Ketua Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan juga Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Presiden yakin setiap kementerian dan lembaga bisa melakukan penghematan setidaknya sebanyak sepuluh persen karena ia telah mendapatkan laporan dari Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi bahwa anggaran di lingkungan Istana Kepresidenan bisa dihemat hingga sepuluh persen atau setara dengan Rp200 miliar untuk tahun 2011.
"Saya yakin kementerian dan lembaga yang saudara pimpin bisa melakukan hal sama. Saya yakin di daerah-daerah, provinsi, kota, bisa dilakukan hal yang sama," ujarnya.
Selain optimalisasi anggaran, Kepala Negara juga meminta dilakukan audit pada sisi penerimaan negara sehingga penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan negara nonpajak bisa mengalami peningkatan.
Selain dihadiri menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, rapat kabinet paripurna membahas opitimalisasi anggaran juga dihadiri Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, Kepala Biro Pusat Statistik Rusman Heriawan, serta Kepala BMKG Sri Woro Budiati.
Hanya Menteri Keuangan Agus Martowardoyo yang diwakili wakilnya, Anny Ratnawati, karena Agus sedang berada di DPR. Sedangkan Menteri ESDM Darwin Saleh dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto terlihat terlambat memasuki ruang rapat.
Presiden dalam pengantarnya sebelum memulai rapat mengatakan pemilihan lokasi rapat di Istana Bogor hanya alasan teknis semata karena pada pukul 10.00 WIB ia harus menghadiri puncak peringatan Hari Agraria Nasional di halaman Istana Bogor.
(D013/s018)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
