Keyakinan Anas itu didasarkan pada komunikasi yang intensif yang dilakukan oleh Setgab, termasuk dengan Partai Golkar.
"Kebersamaan di partai koalisi di Setgab berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Komunikasi dengan semua partai koalisi berjalan bagus. Misalnya waktu uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI, calon Kapolri," ujar Anas.
Ia menegaskan, Partai Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Yang penting bagi kami, Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintahan dan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie adalah Ketua Harian Setgab," kata mantan anggota DPR Ri itu.
Namun demikian, kata dia, Partai Demokrat tidak akan ikut campur dengan masalah internal Partai Golkar, termasuk keinginan Golkar yang akan mengkaji kembali posisinya di Setgab.
"Kami tidak boleh ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar. Apa yang terjadi dengan Golkar, itu adalah internal mereka," kata Anas.
Ketua Umum Angkatan Muda Partai (AMPG) Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, AMPG akan meminta Partai Golkar untuk meninjau ulang posisinya di Setgab.
"Boleh dong, AMPG DPP Partai Golkar berpikir ulang untuk posisinya di Setgab. AMPG akan mengkaji lebih dalam tentang keberadaan Partai Golkar di Setgab," kata Yorrys.
Permintaan itu, kata Yorrys, karena selama ini Setgab tidak konsisten dalam menjalankan agenda besar untuk kebaikan bangsa ini dan hal itu sangat berpengaruh pada partai-partai termasuk Partai Golkar.
"Kalau kebijakan Setgab salah, maka yang terkena imbas adalah Partai Golkar karena Ketua Hariannya adalah Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie," kata dia.
Pengamat politik dari Universitas Islam Nasional Azyumardi Azra bahkan lebih tegas mengatakan, bahwa Setgab hanya menguntungkan Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat.
"Partai Golkar harus berani membuat pilihan untuk keluar atau tidak dari Setgab karena Setgab itu sendiri tidak efektif, tidak konsisten dan cenderung sebagai `bumper` saja," kata Azyumardi.(*)
(ANT-134/I007/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
