"Saya dukung keputusan Presiden SBY. Tunda saja dulu ke Belanda, sampai soal internal Belanda itu selesai," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu, sangat tidak etis bila Kepala Negara yang diundang untuk berkunjung atas nama negara dan bangsa, kemudian dipermalukan.
"Presiden RI diundang oleh Ratu dan PM Belanda, dan saya berharap tuan rumah bisa memastikan tamunya terlindungi dan terjaga martabat diri maupun bangsanya," katanya.
Ia menambahkan, dirinya tidak rela jika di Belanda, Indonesia diolok-olok dengan pengadilan terhadap Presiden RI.
"Tak bisa kita biarkan Presiden RI dipermalukan demi agenda politik RMS yang notabene warga negara Belanda," katanya. RMS adalah kelompok yang mengklaim sebagai Republik Maluku Selatan, dan selama ini mereka aktivisnya banyak bermukim di Belanda.
Menurut dia, putusan Presiden SBY ini tidak berlebihan. "Itu sudah pas dan terukur. Kunjungan toh tidak batal, hanya ditunda," katanya.
Ia mengatakan, kunjungan hanya bisa dilakukan jika ada kepastian dan jaminan Belanda tidak ada upaya penistaan RI, termasuk Presiden RI selama berada di Belanda.
"Kita hormati pengadilan Belanda, tapi kita juga minta tak ada politisasi hukum di sana. Sulit bagi saya tidak mencurigai nuansa politisasi ketika pengadilan dilakukan justru di saat Presiden RI di sana," katanya.
Menurut dia, hubungan dan kerja sama ekonomi, pendidikan, perdagangan, pertanian Belanda-RI jauh lebih penting dari RMS dan gesekan politik internal Belanda.
"Tapi, kedaulatan dan martabat bangsa adalah harga mati, tak bisa ditawar-tawar apalagi dilecehkan," katanya.
(T.M041/R007/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
