"Saya harapkan Komjen Timur Pradopo mampu memimpin Polri secara objektif dan mampu persatukan faksi di internal Polri yang mengalami perpecahan menjelang pergantian Kapolri," kata Didi Irawadi di Gedung dpr/MPR Jakarta, Selasa.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengajukan Komjen Timur Pradopo sebagai calon Kapolri untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.
Didi menegaskan, saat ini Polri harus kembali membenahi institusi, baik di bidang sumber daya manusia maupun kinerjanya.
"Polri harus segera berkoordinasi dan bersinergi dengan KPK supaya penegakkan hukum terhadap koruptor menjadi kuat," kata Didi.
Politik deviden
Anggota Komisi III DPR dari FPG Bambang Soesatyo mengatakan, Presiden Yudhoyono sedang melakukan "politik deviden" dengan pengajuan nama Komjen Timur Pradopo
"Kalau pakai proses normal Presiden SBY tidak akan bisa mendapatkan keuantungan apa-apa. Dia tak ada saham besar," kata Bambang.
Dengan mengajukan Komjen Timur Pradopo yang baru saja naik pangkat menjadi Komjen, kata Bambang, Presiden Yudhoyono akan mendapatkan saham yang besar.
"Itu yang saya maksud dengan `politik deviden`," kata Bambang.
Bambang menyesalkan tindakan Presiden Yudhoyono karena akan merusak sistem yang ada dan menyebut Presiden tidak menghargai proses kepangkatan di tubuh Polri.
"Keluarnya nama Timur Pradopo memang mengejutkan. Pagi masih bintang dua, sore bintang tiga dan malam sudah diajukan untuk bintang empat," kata Bambang.
Menurut Bambang, patut dipertanyakan adalah sistem jenjang karir dan kepangkatan di tubuh Polri.
Sementara terkait rekam jejak Komjen Timur Pradopo, Bambang menilai terdapat beberapa persoalan yang menganjal.
Bambang menjelaskan, seperti terjadinya kerusuhan Ampera, Ciketing, molotov di depan Kantor majalah Tempo, kekerasan terhadap aktivis ICW. Selaian itu adanya tragedi Trisakti 98 saat menjadi Kapolres Jakarta Barat.
"Ini semua menjadi titik hitam rekam jejaknya. Itu pasti akan kita tanyakan nanti saat uji kepatutan dan kelayakan. Kita berharap Timur mampu memberikan klarifikasi dan menjadi Kapolri yg mengabdi pada rakyat dan negara. Bukan pada penguasa atau Istana," kata Bambang.(*)
J004/S023
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
