Menurutnya, akar permasalahan konflik agama berada pada ketidakadilan, baik secara sosial, ekonomi dan politik, contohnya konflik agama di Poso beberapa tahun silam yang disebutnya akibat ketidakadilan politik.
Ia menambahkan, demokrasi liberal di Indonesia, bisa berujung pada sentimen agama, karena terjadi perubahan secara mendadak pada sistem politik.
"Jika melihat kondisi masyarakat saat ini, ketidakadilan secara ekonomi menjadi faktor terbesar terjadinya konflik agama," tuturnya.
Ia mengatakan, ketidakadilan ekonomi ini dapat membuat masyarakat menjadi gampang terpengaruh oleh hal-hal yang bisa menimbulkan konflik agama.
"Kemiskinan akan dapat menyebabkan orang tidak lagi memegang prinsip agama dengan benar, sehingga memiliki pemahaman agama yang melenceng jauh," tuturnya.
Akhirnya konflik agama justru berujung pada tindakan-tindakan kriminal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tindakan tersebut tidak memiliki dasar prinsipil secara religius.
Dia menilai ini adalah tugas dan tantangan terberat pemerintah dalam mengatasi konflik agama di Indonesia.
Ia juga menilai pemerintah lamban dalam mengatasi konflik agama di Indonesia.
"Lambannya antisipasi terhadap konflik agama terlihat dari sejumlah kasus, di mana pemerintah hanya datang sebagai penengah saat terjadi konflik, namun solusi untuk mencegah konflik tidak pernah diciptakan," tandasnya. (*)
ANT
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
