Klik di sini untuk membaca berita selengkapnya.
1. Mantan Menteri Penerangan Harmoko meninggal dunia
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengonfirmasi bahwa mantan Menteri Penerangan RI Harmoko meninggal dunia pada Minggu (4/7) malam.
"Innalillahi wa innailaihi rojiun telah meninggal dunia Bpk. H. Harmoko bin Asmoprawiro pada hari Minggu 4 Juli pada jam 20.22 WIB di RSPAD Gatot Soebroto," kata Dave di Jakarta, Minggu malam.
Selengkapnya di sini
2. Wapres: Vaksinasi jadi ikhtiar untuk capai "herd immunity"
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengimbau seluruh masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing sebagai ikhtiar untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity secara nasional.
"Vaksinasi menjadi salah satu ikhtiar kita untuk cepat keluar dari krisis kesehatan. Pencapaian kekebalan komunal tidak lepas dari peran aktif masyarakat mengikuti vaksinasi," kata Wapres Ma’ruf saat menyampaikan pidato kunci pada web seminar bertema “Menanti Kebangkitan Ekonomi Syariah” secara daring dari Jakarta, Minggu.
Selengkapnya di sini
3. AHY kenang Jane Shalimar sosok yang baik
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya artis sekaligus politikus Demokrat Jane Shalimar, pada Minggu pukul 04.20 WIB dan mengenang sebagai sosok yang baik.
"Sedih sekali rasanya. Jane adalah orang yang baik, yang selalu menyapa siapa saja dengan senyum dan tawa," kata AHY dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
Selengkapnya di sini
4. Anis Matta: Masalah COVID-19 miliki dimensi geopolitik
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan masalah COVID-19 saat ini memiliki dimensi geopolitik yang sangat tinggi karena kemungkinan terburuknya digunakan sebagai senjata biologi dalam konflik tersebut.
"Kemungkinan yang buruk, yaitu COVID-19 ini juga digunakan menjadi senjata dalam konflik geopolitik," kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya di sini
5. Anggota DPR: Aparat pemerintah langgar PPKM harus diberi sanksi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Polri menindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, termasuk apabila yang melanggar adalah aparat pemerintah.
"Selain kepala daerah, siapa pun yang melanggar kebijakan PPKM darurat harus dijatuhi sanksi tegas. Apalagi jika pelaku adalah aparat pemerintah, maka hukumannya layak diperberat," kata Luqman Hakim saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021
