"Komisi I mengunjungi Komnas HAM untuk melakukan klarifikasi rekam jejak Pak Agus Suhartono selama karirnya di militer apakah pernah melakukan pelanggaran HAM," kata Agus Gumiwang, di Gedung DPR , Jakarta, Rabu.
Menurut Agus Gumiwang, Komisi I DPR menerapkan persyaratan calon panglima TNI idealnya bersih dari pelanggaran HAM dan indikasi korupsi.
Persyaratan tersebut, kata Agus, merupakan terobosan baru dari Komisi I yakni melakukan proaktif dengan mendatangi Kantor Komnas HAM dan KPK guna mendapatkan data dan catatan rekam jejak calon panglima TNI.
Berdasarkan penjelasan dari pimpinan Komnas HAM, katanya, profil calon panglima TNI tidak pernah tersangkut persoalan pelanggaran HAM.
"Pak Agus Suhartono bersih dari kasus-kasus pelanggaran HAM," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.
Demikian juga hasil klarifikasi dari KPK, menurut dia, Agus Suhartono, bersih dari indikasi korupsi.
Dari kunjungan ke kedua lembaga tersebut, menurut dia, diperoleh informasi Agus Suhartono memiliki rekam jejak yang baik dan memenuhi persyaratan.
Namun, Komisi I DPR masih akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan, pada Kamis (23/9), untuk mengetahui visi, misi, program, dan komitmennya dalam memimpin lembaga TNI.
Komisi I, kata dia, akan menyoroti komitmen calon terhadap pembangunan kekuatan menjaga kedulatan perairan Indonesia, bagaimana caranya menyiasati hal ini dengan anggaran yang terbatas.
Pembangunan kekuatan militer dalam menjaga perbatasan, menurut politisi Partai Golkar itu, harus menjadi prioritas anggaran.
Ia juga mendorong calon panglima TNI untuk membuat kebijakan yang memprioritaskan latihan-latihan militer di daerah-daerah perbatasan, khususnya perbatasan dengan Malaysia, baik itu latihan matra laut, udara maupun darat.
Agus menambahkan, setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan akan diputuskan, apakah Komisi I menerima atau menolak calon Panglima TNI.(*)
(T.R024/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
