"Sebagai gantinya kami telah siapkan mereka Gedung OPP di Jalan Khairil Anwar sebagai tempat kebaktian pada Minggu (19/9), dan itu bisa digunakan sampai dua tahun hingga gereja selesai dibangun dilokasi lain di Kecamatan Mustika Jaya," ujar Mochtar, di Bekasi, Jabar, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan gedung tersebut untuk peribadatan, termasuk keperluannya seperti kursi, mimbar, dan sistim suara.
"Mereka harus patuh pada ketetapan pemerintah kota sebagai jalan keluar," ujarnya.
Gedung dengan kapasitas 250 orang ini, telah mendapatkan rekomendasi dari Pemkot Bekasi, Kemenag Kota Bekasi, dan FKUB Kota Bekasi agar dapat dipergunakan jemaat HKBP.
Lokasi sementara itu, izinnya dapat terus diperpanjang sambil menunggu bangunan permanent selesai dibangun.
Dengan penunjukan lokasi sementara ini, Mochtar meminta jemaat HKBP mulai dapat melaksanakan ibadat di tempat sementara tersebut dan dapat mentaati keputusan dari pemerintah itu.
"Penetapan tempat ibadah di gedung OPP merupakan solusi terbaik yang kami lakukan untuk kepentingan jemaat HKBP dan umat Islam Kota Bekasi," katanya.
Untuk pembangunan gereja baru, Mochtar menyatakan pihak HKBP telah mendapat tandatangan jemaat sebanyak 280 orang di Kecamatan Mustika Jaya hingga sudah memenuhi persyaratan untuk didirikan rumah ibadah itu.
Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan dua opsi pembangunan gereja, yaitu di lahan perumahan Timah seluas 2.500 meter persegi yang merupakan fasilitas umum dan sosial atau di yayasan stania masih di Mustika Jaya pada lahan 1.900 meter persegi yang harus dibebaskan sendiri.
Kapolrestro Bekasi Kombes Imam Sugianto menegaskan jemaat HKBP mempergunakan gedung OPP sebagai tempat sementara melakukan ibadat.
Ia menyatakan Gubernur Jawa Barat telah memutuskan lokasi tersebut tidak boleh dipergunakan untuk tempat ibadat dan bila masih bandel pihaknya akan minta Satpol PP Kota untuk melakukan evakuasi.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Aryanto Hendrata, meminta agar penyelesaian pendirian rumah ibadah HKBP itu tidak boleh mengabaikan umat Muslim.
Ia meminta semua pihak memenuhi Peraturan Bersama Mentri terkait dengan pendirian rumah ibadah yang diambil melalui keputusan bersama, termasuk di dalamnya wakil dari Persekutuan Gereja Indonesia.
"Tidak ada yang boleh memaksakan kehendak di Republik ini. Semua harus taat pada aturan yang berlaku agar tercipta kondisi yang kondusif," ujarnya.(*)
(T.M027/D007/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
Islam memang nggak cocok bagi manusia yg masih punya Nurani.
apalagi kalau negara / pemerintah bersikeras mengkotak-kotakan Warganya sendiri.Yg jelas Negara sudah di ambang Bahaya!!
Mudah2n NKRI tak spt KOREA terpecah belah
Karena masuknya ideologi asing
RI jangan sampai terpedaya oleh arab.
Arab yg sesungguhnya adalah tangan kanan Yahudi.
Kalau di jawa di persulit mendirikan rumah ibadah, bisa menimbulkan aksi balasan, bahkan lebih parah, seperti kerusuhan di pontianak dan sampit.
atau ....bisa jadi negara akan terpecah ....