Adakah hubungan tingginya angka bolos itu dengan kantor yang sempit dan retak-retak akibat terkena gempa bumi tempo hari, yang menjadi pembenar untuk pembanguan kantor baru 38 tingkat? Wallahualam.
Yang jelas, belakangan ini masyarakat menilai para anggota DPR RI tidak sensitif terhadap kesulitan hidup mereka. Hampir setahun sejak pengangkatannya pada Oktober 2009, rakyat nyatanya belum merasakan nasib mereka diperjuangkan oleh anggota terhormat itu. Tahu-tahu merebak berita mereka bolos. Ada yang menghubungkan karena sering bolos itu, maka Undang-Undang (UU) yang dihasilkan baru tujuh buah dari target tujuh puluh tujuh.
Kayak Pak Ogah
Rasanya memang belum pernah masyarakat segusar sekarang menyikapi wakil mereka di parlemen. Boleh jadi sikap rakyat itu berlebihan, maunya serba lekas. Namun, faktanya memang sejak reformasi tahun 1998, rakyat belum merasakan perubahan apa-apa. Sekarang mereka merasa dikhianati oleh kasus bolos dan rendahnya kinerja wakil mereka di parlemen menghasilkan UU. Yang bikin sebal sudah mengantongi gaji fantastis, masih saja mengajukan permohonan memperoleh dana aspirasi Rp10 miliar per satu anggota.
Setelah dikritik habis, para anggota parlemen itu kembali mengajukan permohonan untuk membuat rumah aspirasi di setiap daerah. Sampai ada rakyat berpikiran begini, "kok kayak Pak Ogah saja", maunya dapat duit melulu di setiap pengkolan jalan di Ibukota. Rasanya duit dan duit sudah menjadi ideologi. Ekstrimnya, sampai mati, sampai titik darah penghabisan tidak akan berhenti membebani rakyat dengan segala macam gagasan dan inisiatif untuk kepentingan kelompoknya saja.
Kita memahami jika rakyat dari sebal menjadi geram. Apalagi, luas diberitakan gedung baru akan dilengkapi kolam renang dan spa. Ibarat kata belum pernah meneteskan keringat --sebagai gambaran telah bekerja keras-- eh, tahu-tahu meminta relaksasi.
Terbelah
Terhadap gedung baru itu, anggota DPR sendiri terbelah. Ada yang secara spesifik menunjukkan sikap seperti geli sendiri, mungkin karena tahu kapasitas rata-rata teman mereka.
Memang masih banyak anggota DPR yang bicara sepatah kata jua memperjuangkan nasib rakyat, belum pernah kita dengar, eh tahu-tahu minta uang aspirasi, rumah aspirasi, dan mau berspa pula. Banyak yang sudah kedengaran bicara, namun kualitasnya masih seperti orang baru belajar bicara. Maksudnya, substansi dari apa yang disuarakannya belum dikuasai betul.
Fenomena itu paling banyak dari kalangan artis. Inilah yang memprihatinkan artis kawakan Pong Harjatmo sehingga nekat memanjat "atap kura-kura" gedung DPR-RI, dan menuliskan slogan "Jujur Adil Bersih". Terang-terangan Pong menyorot secara spesifik anggota DPR dari kalangan artis. "Jadi artisnya instan, jadi politisinya juga instan," kata dia.
Kita menangkap maksud Pong. Memang kebanyakan kalangan artis terpilih berkat popularitas bukan karena kompetensi. Mohon maaf, kalau terpaksa menyebut nama Tantowi Yahya sebagai representasi artis yang dikritisi Pong.
Kita pun kecewa ketika master of ceremony (MC) terkenal itu terang-terangan menunjukkan kebencian dan sikap permusuhan terhadap suatu aktivitas dalam dunia penyiaran yang dikelola anak bangsa sendiri, oleh rakyat yang diwakilinya.
Kabarnya yang bersangkutan bahkan meneror mitra kerjanya yang bersikap netral dalam masalah itu. Ini jelas terjemahan salah kaprah terhadap fungsi tugas DPR, yaitu mengembalikan zaman Orde Baru (Orba): menyatukan kekuasaan di satu tangan. Membuat undang-undang sekaligus melaksanakan dan menjadi polisi bagi pentaatannya. Saya setuju apabila partai hendak me-recall anggota, baiknya yang seperti itu dimasukkan dalam kloter pertama, kelompok prioritas yang dicabut dari Senayan.
Kembali ke soal gedung baru DPR-RI yang biayanya fantastis. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud M.D., secara terang-terangan menyebut pembangunan gedung baru tidak pantas di tengah situasi sekarang. Begitu pun dengan Ketua MPR RI, Taufik Kiemas. "Gedung baru DPR belum mendesak. Yang sekarang masih layak," ujar suami Megawati Soekarnoputri itu.
Hemat kita bukan perlu atau tidak perlu itu betul, yang jadi persoalan. Titik permasalahan tampaknya karena anggota parlemen DPR RI periode sekarang ini belum pernah menghasilkan kinerja yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat banyak.
Biaya gedung mungkin normal untuk ukuran 38 tingkat sebagai tempat bekerja 550 anggota DPR dengan 5 staf ahli sehingga total 2.500 orang. Namun, hal itu sangat sensitif di tengah kinerja DPR yang belum memadai dan diperparah lagi dengan tingkat kesulitan hidup yang dihadapi mayoriyas bangsa Indonesia.
Bayangkan angka besar itu diajukam berbarengan meningkatnya angka kematian rakyat oleh sebab bunuh diri dan dibunuh oleh orang tuanya sendiri lantaran tak bisa makan. Bagaimana bisa disebut pantas, jika yang akan menempati gedung semahal itu adalah wakil-wakil kita yang belum membuktikan satu janji yang disampaikan waktu kampanye.
Wakil Presiden RI periode 2004-2009, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyayangkan elite politik dan pemerintah, termasuk legislatif yang dinilai tidak bisa mencegah rencana pembangunan gedung baru DPR. Padahal, rencana tersebut sebelumnya pernah ditolak.
"Kalau saya masih memimpin Partai Golkar, rencana tersebut tidak akan pernah ada di tengah kondisi keterbatasan anggaran dan masyarakat kita," ujarnya, seperti dikutip sejumlah media massa pada Kamis (2/9).
Halo para wakil rakyat, lebaran tinggal menghitung hari. Ada baiknya fokus hari-hari ini menyiapkan diri meminta maaf lahir dan batin kepada seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana pahitnya Insya Allah akan rakyat membalas dengan nyanyian yang lirik lagunya berisi doa: "... Selamat hari lebaran, maafkan lahir dan batin... Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin..." (*)
*) H. Ilham Bintang (ilhambintangmail@yahoo.co.id, ilhambintang@cekricek.co.id, twitter: @ilham_bintang) adalah Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia, dan Pemimpin Redaksi Tabliod Cek&Ricek (C&R).
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
