"Kan di sejumlah kesempatan dia tetap bersikukuh bahwa Pemerintah RI tidak melakukan `diplomasi barter` atau tukar menukar tahanan dengan pihak Malaysia. Tetapi banyak pihak di Indonesia juga di Malaysia mengatakan sebaliknya," katanya di Jakarta, Minggu malam.
Menunjuk isi penjelasan Menlu Marty Natalegawa pada Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (25/8) lalu, Paskalis Kossay terang-terangan menilai, kelihatannya Pemerintah (Kementerian Luar Negeri RI) telah menyalahi prosedur diplomasi.
Paskalis lalu mengingatkan, sorotan kritis publik domestik kini konsisten tertuju pada adanya penukaran tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan tujuh nelayan Malaysia yang melanggar kedaulatan perairan kita dengan maksud mencuri ikan.
"Itu satu hal berdiri sendiri. Bahwa ada tindak penyerahan dari kita berupa tujuh nelayan asing yang dianggap melanggara wilayah kedaulatan RI untuk mencuri ikan. Lalu dari pihak mereka (Malaysia), akhirnya juga menyerahkan tiga petugas resmi negara yang mereka tangkap di perbatasan," katanya.
Soal berikutnya, menurut Paskalis Kossay, menyangkut proses penangkapan dan tindakan-tindakan menjurus kasar serta melecehkan yang dilakukan aparat kepolisian Malaysia terhadap tiga petugas Negara RI.
"Dari penjelasan ke-3 saudara kita (petugas KKP) di Komisi I DPR RI, terungkap mereka sempat `ditelanjangi` karena hanya disuruh buka seluruh baju, kecuali celana, lalu dipakaikan busana tahanan, kemudian diborgol yang akhirnya dimasukkan ke dalam tahanan bersama para penjahat," ungkapnya.
Artinya, lanjut dia, Menlu atau pihak Kemenlu perlu memberi penjelasan atas dua hal yang membuat publik domestik kecewa.
"Baik itu tentang `diplomasi barter` atas tiga petugas resmi Pemerintah RI dengan tujuh nelayan pencuri ikan dari Malaysia. Juga mengenai tindakan kasar pihak Malaysia terhadap para petugas kita tersebut," kata Paskalis Kossay. (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
