"PDIP menolak defisit anggaran dan lebih setuju dengan anggaran berimbang," kata Juru Bicara Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto saat membacakan tanggapan pada rapat paripurna di DPR/MPR di Senayan Jakarta, Selasa.
Rapat Paripurna DPR RI ini dalam rangka penyampaian tanggapan fraksi-fraksi atas RUU APBN 2010 dan nota keuangan yang disampaikan Presiden pada sidang bersama DPR dan DPD 16 Agustus 2010.
Utut mengatakan, defisit anggaran hanya akan merugikan negara karena pembiayaannya bersumber dari utang yang pembayarannya nanti akan mengerus keuangan negara.
"PDIP juga menolak utang baru, pinjaman proyek dan pinjaman program dengan syarat bunga tertentu," kata Utut.
PDIP justru meminta pemerintah agar fokus APBN diorientasikan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2010 menilai kebijakan defisit dalam penyusunan RAPBN masih tetap diperlukan karena pemerintah perlu memberikan stimulus fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Jika pada APBN-P 2010 defisit anggaran di patok sebesar 2,1 persen atau sebesar Rp133,7 triliun yang kemudian direvisi menjadi 1,5 persen atau hanya sebesar Rp95,1 triliun. Pada RAPBN 2011 yang disampaikan pemerintah defisit anggaran dipatok sebesar 1,7 persen atau Rp115,7 triliun.
Untuk membiayai defisit anggaran itu, pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah itu dilakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan serta beban dan risiko seminimal mungkin.
Sumber utama pembiayaan dalam negeri, akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri akan berasal dari penarikan pinjaman luar negeri, berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.
Dalam penyusunan RAPBN tahun 2011, pendapatan negara dan hibah direncanakan sebesar Rp1.086,4 triliun atau naik Rp94 triliun (9,5 persen) dari target APBN-P 2010. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.202 triliun atau meningkat Rp76 triliun (6,7 persen) dari pagu APBN-P 2010.
Sementara itu, Belanja Kementerian dan Lembaga Pemerintah direncanakan sebesar Rp395,2 triliun. Belanja Lembaga-Lembaga Negara Non-Pemerintah direncanakan sebesar Rp15,2 triliun. Sedangkan, transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp378,4 triliun, meningkat 9,8 persen dari APBN-P 2010.
Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pada RAPBN 2011 alokasi anggaran untuk belanja modal, direncanakan mencapai Rp121,7 triliun. Jumlah ini, naik Rp26,6 triliun atau 28 persen dari APBN-P 2010.
(T.J004/S023/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
