Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus adaptif atau mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

"Konstitusi seharusnya adaptif karena harus menyesuaikan dengan keadaan zaman," kata Presiden Yudhoyono saat berpidato dalam acara peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu.

Dalam kondisi ideal, kata Presiden, konstitusi hendaknya tidak terlalu sering diubah atau diamendemen. Namun, jika perkembangan zaman mengharuskan adanya perubahan, maka konstitusi harus menyesuaikan diri.

"Maka tidak ditabukan dilakukan pengubahan Undang-undang Dasar," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyatakan, konstitusi haru jelas dan tegas, sehingga tidak multitafsir.

Konstitusi juga harus mengatur hubungan antarlembaga negara dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyatakan pendapat.

Terkait dengan hubungan kerja antarlembaga, Presiden Yudhoyono menegaskan, konstitusi harus menguatkan sistem presidensial yang telah menjadi kesepakatan bersama. Sistem presidensial itu harus bisa berjalan dalam demokrasi multipartai.

Selain itu, sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan harus mengedepankan semangat demokrasi yang ideal, dan meninggalkan demokrasi berbiaya tinggi.

Presiden menjelaskan, demokrasi berbiaya tinggi itu adalah fenomena yang sering muncul akhir-akhir ini dalam bentuk politik uang, serta pemilihan pemimpin di tingkat pusat dan daerah yang menguras biaya besar.

Presiden berada di Gedung MPR/DPR/DPD untuk menghadiri acara peringatan Hari Konstitusi.

Presiden tiba di lokasi peringatan Hari Konstitusi pada pukul 16.00 WIB dengan didampingi oleh Wakil Presiden Boediono.

Selain itu juga hadir sejumlah pejabat tinggi negara, seperti pimpinan DPR, MPR, Ketua Mahkamah Konstitusi Mafud MD, serta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo. Sejumlah anggota DPR juga berada di lokasi acara.

Sementara itu, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yang turut serta dalam acara itu antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso juga hadir.  (F008/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010