"Para anggota DPR itu berasal dari partai-partai mestinya rumah aspirasi untuk partai masing-masing, bukan perorangan," kata JK saat mengikuti Charty Golf Tournamen Palang Merah Indonesia, di Klub Golf Bogor Raya, Minggu.
Menurut JK, yang terbaik untuk rumah aspirasi untuk partai sehingga lebih bermanfaat bagi anggota dan partainya.
Dia mengatakan partai sudah memiliki kantor sampai tingkat II, keberadaan kantor dapat menampung permasalahan di partai. "Jika perlu dibahas di tingkat pusat," ujarnya.
Keberadaan rumah aspirasi akan membingungkan masyarakat karena selama ini rakyat memilih partai bukan anggota.
"Apalagi dalam partai ada pertanggungjawaban aspirasi perorangan dan pertanggungjawaban aspirasi partai, pengadaan rumah aspirasi perorangan akan membingungkan masyarakat," ujar mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Pengadaan rumah aspirasi untuk anggota DPR, menurut JK, tidak diperlukan, apalagi menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena, kata JK, selama ini pemerintah pusat dan daerah sudah menyubsidi partai-partai di daerah sesuai jumlah pemilih.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Rumah Tangga DPR Pius Lustrilanang mengatakan pihaknya akan mendorong pendirian "rumah aspirasi" untuk 560 anggota DPR dengan total anggaran sebesar Rp122 miliar atau Rp200 juta per anggota DPR.
Rumah aspiasi bertujuan merekatkan hubungan antara DPR dengan masyarakat pemilihnya dan menjadikan "rumah aspirasi" sebagai tempat sekretariat pertemuan anggota DPR dan masyarakat.(*)
(T.KR-LR/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
