Pada kunjungan tersebut, G.K.R. Hemas didampingi anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat, yakni Emma Yohana, Alirman Sori, dan Riza Falepi, demikian siaran pers dari Humas DPD yang diterima ANTARA, Sabtu.
Selama dua hari di Sumatera Barat, rombongan akan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari dialog dengan Gubernur dan Muspida Sumatera Barat maupun pihak terkait lainnya.
Selain itu, kata G.K.R. Hemas dalam siaran pers tersebut, mengunjungi lokasi bencana, meresmikan perbaikan gedung sekolah dasar, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang rusak pada saat benacana alam.
Berdasarkan jadwal, kunjungan kerja Hemas dan anggota DPD dari Sumatera Barat pada Minggu (25/7) malam rombongan akan mendengarkan paparan dari Gubernur Sumbar Marlis Rahman mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi bencana alam di rumah dinas gubernur, di Padang.
Pada pertemuan tersebut, dijadwalkan akan dihadiri Muspida Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pelaksana Harian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat Harmensyah, dan Tim Pendukung Teknis (TPT) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca-Gempa Bumi Sumatera Barat.
Tim Pendukung Teknis dibentuk kepala BNPB pada 20 November 2009 yang bertanggung jawab kepada kepala BNPB dan mendukung Gubernur Sumatera Barat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Hemas, kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Barat kali ini untuk memperoleh laporan perkembangan rehabilitas dan rekonstruksi pecabencana gempa bumi di Sumbar pada 30 September 2009.
Berdasarkan laporan dari anggota DPD asal Sumatera Barat pada rapat paripurna DPD dua pekan lalu, kata dia, rehabilitas dan rekonstruksi pascabenacana alam di Sumatea Barat berjalan lamban
"Kunjungan kami ke Sumatera Barat untuk mendapatkan penjelasan langsung dari gubernur, muspida, maupun pihak terkait, sekaligus meninjau langsung lokasinya," katanya.
Hemas berharap Pemerintah Provinsi Sumbar, BNPB, dan BPBD Sumatera Barat beserta TPT bisa memberikan mengklarifikasi.
Dewan Perwakilan Daerah melalui alat kelengkapannya di Komite IV DPD, kata dia, telah mendorong percepatan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 seperti yang dijanjikan pemerintah akan menambah anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar dan Jawa Barat sebesar Rp3 triliun.
Dari laporan anggota DPD asal Sumatera Barat mencatat beberapa permasalahan pascagempa di Sumatera Barat, yakni banyak unit rumah yang rusak berat dan sedang belum mendapat bantuan serta fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran, rumah ibadah, jalan, dan jembatan yang rusak belum diperbaiki.
Padahal, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima bantuan bidang perumahan tahap pertama sekitar Rp313,9 miliar kemudian tahap kedua sekitar Rp2 triliun.
Menurut dia, DPD juga terus memantau percepatan rehabilitas dan rekonstruksi perbaikan gedung sekolah dan puskesmas pembantu.
Pada saat kunjungan kerja sebelumnya, DPD bermitra dengan Olam Group Indonesia membantu dua unit ambulan dan bermitra dengan Latter-Day Saint Charities (LDSC) membantu 17.000 unit peralatan sekolah, 30.000 stel pakaian seragam sekolah, 100 unit tenda, serta 50 buah kursi roda.(*)
(Tz.R024/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
