Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Prof Dr Haryono Suyono dan Dirut LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Parni Hadi sepakat untuk menyukseskan Gerakan Safari Gempita Mutiara Bangsa untuk  memberdayaan masyarakat miskin menjadi mandiri dan sejahtera.

Kesepakatan kedua lembaga itu mengemuka dalam Syukuran HUT ke-43 DNIKS di Jakarta, Kamis, yang diisi dialog interaktif dengan pembicara Prof Haryono, Parni Hadi, Ketua DNIKS Moerjati Soedibyo, Ketua Dewan Pembina DNIKS Sularso, Ketua PPC Siswadi dan sejumlah pengurus DNIKS dan sejumlah organisasi sosial yang tergabung dalam DNIKS.

Menurut Haryono, Gerakan Safari Gempita Mutiara Bangsa (SGMB) juga bertujuan mempercepat tercapainya target pembangunan milenium (millennium development goals - MDGs) di negeri ini.

"SGMB berupaya mencari 'mutiara-mutiara' bangsa yang mau bekerja keras, mendampingi dan membantu rakyat, serta berjuang untuk menyelesaikan target MDGs secara mandiri," katanya.

Haryono menegaskan, melalui gerakan SGMB, dibuat berbagai program utama untuk menyelesaikan target MDGs, antara lain  membentuk dan mengisi pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) yang ditargetkan pada 2015 sudah terbentuk 750.000 Posdaya.

Sementara itu, Dirut RRI Parni Hadi mengatakan, kegiatan SGMB ini bertujuan mengembangkan gerakan masyarakat peduli dan cinta anak bangsa, serta pemberdayaan keluarga agar menjadi mandiri dan sejahtera.

Kerjasama dengan RRI itu, katanya, juga dimaksudkan berupaya menghadirkan budaya yang telah lama ditinggalkan masyarakat, seperti gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap para penyandang masalah sosial dan kerjasama tersebut termasuk program pemberdayaan masyarakat berbasis budaya di RRI.

Parni juga menegaskan, bukan hanya RRI yang memiliki kepedulian yang sama, namun semua media massa wajib untuk mencari 'mutiara-mutiara' bangsa yang mulai pudar keberadaanya akhir-akhir ini. Gerakan SGMB ini diharapkan dapat memberikan pencerahan tentang berbagai topik yang dianggap sangat penting.

Dia menyatakan optimistis pencerahan tersebut akan dilakukan mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota kepada seluruh jajaran pemerintah, kalangan akademisi, DPRD, lembaga masyarakat madani, dan lainnya.(*)
(R009/K004/brt)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010