Jakarta (ANTARA News) - Pencapaian target pembangunan milenium (MDGs - Millenium Development Goals) untuk penurunan angka kematian ibu (AKI) sebanyak 50 persen dan pencapaian pembangunan lingkungan hidup menyeluruh pada 2015 akan mundur menjadi tahun 2025-2030, kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengemukakan hal itu dalam Seminar tentang Kebijakan dan Strategi Program Pengendalian Penduduk di Era Desentralisasi yang diadakan BKKBN bekerjasama Iluni FKUI dan USAID di Jakarta, Rabu. Seminar menampilkan pembicara kunci mantan Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono.

Menurut Sugiri, kemungkinan tertundanya pencapaian sasaran MDGs pada penurunan AKI dan pembangunan lingkunan, karena faktor seperti kesiapan masyarakat, pemerintah daerah dan LSM dalam melaksanakan target itu belum secara optimal dilaksanakan gotong royong dan menjadi gerakan seluruh rakyat.

Dia memberikan contoh, kemungkinan mundurkan target sasaran MDGs nomor 5 yaitu penurunan AKI dari 228 per 100.000 kelahiran menjadi 102 pada tahun 2015 akan sulit dicapai karena belum siapnya peran para keluarga dalam program desa siaga dan rumah sakit siaga unuk menurunkan AKI saat melahirkan.

Selain itu, kemungkinan mundurkan pencapaian pembanguan lingkungan hidup seperti penghijauan lahan yang banyak gundul di hampir seluruh wilayah Indonesia, juga memerlukan kesiapan dari masyarakat, swasta dan pemerintah.

Sugiri mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota beserta anggota DPRD dan LSM untuk ikut menyukseskan MDGs pada 2015 yang sebelumnya telah ditandangani pemerintah Indonesia pada tahun 2000, guna meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan kemakmuran warga Indonesia pada 2015.

Dia menjelaskan ada 7 target MDGs berkaitan dengan pembanguanan KB dan kependudukan, yaitu target penurunan jumlah penduduk miskin, pencapaian pendidikan dasar, target kesetaraaan gender, target penurunan angka kemtian bayi(AKB) dari 32 persen 1000 kelahiran menjadi 19 pada 2015, target penurunan angkat kematian ibu (AKI).

Selain itu, target pencapaian kesertaan program KB dan kesehatan reproduksi, dan target pembangunan lingkungan hidup, serta satu target yang tidak berkaian progran KB yaitu pembangunan ekonomi melaluai kewirausahaan atau peningkatan pendapatan perkapita untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Oleh karena itu, kata Sugiri, BKKBN mengusulkan tambahan anggaran pada APBN-P (Perubahan) 2010 sebanyak Rp1 triliun, yang anggaran BKKBN saat ini baru Rp1,2 triliun, sehingga jika disetujui APBN-P total anggaran BKKBN menjadi Rp2,2 triliun yang akan dugunakan program revitalisasi KB dalam mempercepat pencapaian MDGs.

Sementara itu, Prof Dr Haryono Suyono yasng kini ketua Yayasan Damandiri itu mengatakan, BKKBN perlu bekerjasama dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk menggerakan masyarakat di segala tingkatan dalam upaya membentuk dan mengisi pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) di setiap RT/RW sehingga target MDGs segera terwujud.

Petugas lapangan KB (PLKB) dapa difungsikan kembali membina posdaya yang jumlahnya 700.000 buah se-Indonesia dengan memberikan penyuluhan proram KB dan pencapaian MDgs melalu sosialisasi delapan fungsi keluarga (agama, perlindungan, cintakasih, reproduksi, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, kewirausahaan).

"Posdaya bukan untuk menggantikan lembaga koperasi, posyandu dan PKK, tetapi menjadi bagian dari tim penggerak PKK di tingkat desa/kelurahan guna mewujudkan keluarga yang berkulaitas, memahami dan melaksanakan delapan fungsi keluarga, delapan pencapaian MDGs dan menaikkan indeksi pembanguan manusia (IPM)," katanya.(*)
(R009/AR09)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010