Anggota Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR, Abdilla Fauzi Achmad, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin mengatakan, pada rapat terakhir antara Tim Kecil Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Tim Kecil Pemerintah sudah mulai terlihat adanya kesamaan pandangan mengenai penetapan penghitungan direct cost yang akan menjadi beban calon haji, sebagian dialihkan menjadi indirect cost.
"Hanya biaya tiket penerbangan bagi calon haji yang belum mencapai kesepakatan, tapi masih akan terus dibahas," kata Abdilla Fauzi Achmad.
Menurut dia, rapat terakhir antara Tim Kecil Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Tim Kecil Pemerintah diselenggarakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada 11-13 Juni yang memberikan perkembangan mulai adanya kesamaan pada komponen biaya direct cost, sebagian dialihkan menjadi indirect cost.
Tim Kecil Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Tim Kecil Pemerintah yang meliputi Menteri Agama, Direksi PT Garuda Indonesia, dan Pimpinan Komisi VIII DPR akan melanjutkan rapat konsultasi di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin ini.
Menurut dia, komponen biaya tiket penerbangan bagi calon haji menjadi pembahasan utama antara Tim Panja BPIH DPR dan Tim Kecil Pemerintah karena merupakan komponen biaya terbesar pada BPIH.
"Karena itu, Panja BPIH Komisi VIII DPR akan membahas komponen biaya tiket penerbangan ini secara serius dan mengusulkan pada pemerintah untuk bisa menurunkan biaya tiket penerbangan," katanya.
Menurut dia, mahalnya komponen biaya tiket penerbangan haji karena selama ini dimonopoli oleh sebuah perusahaan penerbangan, PT Garuda Indonesia, sehingga BPIH menjadi mahal.
Panja BPIH Komisi VIII DPR, menurut dia, mengusulkan kepada Menteri Agama untuk memberikan kesempatan pada perusahaan penerbangan lain dengan fasilitas yang sama namun harganya lebih murah sehingga BPIH bisa diturunkan.
"Tim Kecil Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Tim Kecil Pemerintah terus melakukan rapat konsultasi untuk segera mencapai kesepakatan BPIH," katanya.
Menurut dia, pada dua kali rapat sebelumnya antara Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Pemerintah di Cisarua, Bogor, pada 5-7 Juni lalu, mengalami jalan buntu sehingga Komisi VIII DPR dan Pemerintah sepakat membentuk tim kecil untuk melanjutkan pembahasan ini agar lebih fokus.
Pada saat rapat di Cisarua Bogor itu, Abdilla Fauzi, menyampaikan presentasi mengenai penghitungan yang paling rasional untuk menurunkan BPIH disertai data pendukung yang akurat.
Abdilla Fauzi juga menerbitkan buku hasil kajian integratif mengenai problematika penyelenggaraan haji dan solusinya.
"Kajian itu sebenarnya sudah cukup untuk mengambil keputusan segera, tapi banyak perbedaan sudut pandang sulit mencapai kata sepakat," katanya.
Kesimpulan dari kajian itu, kata Fauzi, diperoleh perubahan BPIH cukup signifikan dari pengajuan awal BPIH yang disampaikan pemerintah sebesar 3.577,1 dolar Amerika, yakni Rp33.982.450,00 bisa diturunkan menjadi 3.280,9 dolar Amerika, yakni Rp29.029.613,00.
Berdasarkan kajian itu, kata dia, terjadi penurunan BPIH sebesar 423 dolar AS. Akan tetapi, hal ini sulit diterima pemerintah.
(R024/B010)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
