"Kalau mau islah, jangan ada yang ditinggal. Kalau ada yang ditinggal, nanti akan merepotkan," kata mantan Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu di Surabaya, Jumat.
Sebelumnya, Ketua DPW PKB Jatim Pro-Gus Dur, Hasan Aminuddin dan Sekjen DPP PKB Pro-Muhaimin Iskandar, Lukman Edy, menggelar Deklarasi Komite Islah di kantor PWNU Jatim, Kamis (10/6).
Deklarasi yang dihadiri sejumlah ulama NU itu bertujuan untuk mendamaikan PKB Pro-Gus Dur, PKB Pro-Muhaimin dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
Sayangnya, deklarasi tersebut tidak dihadiri oleh Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam.
Menurut Saifullah, seharusnya islah itu tidak diarahkan pada ajang perebutan kekuasaan. Apalagi, kalau didasarkan untuk perebutan kepengurusan di PKB setelah islah terwujud.
"Islah tidak dalam konteks perebutan jabatan akan lebih mudah mewujudkannya. Kalau mau bagi-bagi jabatan, tergantung mulainya dari mana? Dengan mempercayakan kepada satu pihak saja dan lainnya cukup ikut dari belakang, baru mudah dilakukan," kata Wakil Gubernur Jatim itu.
Ia berharap, rekonsiliasi itu benar-benar terealisasi untuk kepentingan menyatukan suara kaum nahdliyin pada Pemilu 2014.
Mereka harus mulai duduk bersama dan menunjuk Muhaimin sebagai pemimpin islah karena secara "de facto" partai kepemimpinan Muhaimin yang sah.
"Saya juga berharap tujuan mulia islah adalah menjadikan PKB lolos `parliamentary threshold` pada Pemilu 2014," kata Saifullah. (M038/S023)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
