"Bagi kami, ini langkah ironis di tengah upaya Pemerintah menyejahterahkan rakyatnya. Kan Anda tahu sendiri, pengendara sepeda motor adalah mereka yang tergolong menengah ke bawah," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Senin malam.
Fayakhun Andriadi yang kini menjadi anggota Komisi XI (bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI, menilai, persoalan pembatasan itu, menyangkut masalah keberpihakan.
"Kebijakan ekonomi (politik ekonomi) haruslah mengedepankan keberpihakan kepada pihak-pihak yang tidak beruntung. Itulah esensi dari demokrasi," tegasnya.
Politisi muda yang kini juga tengah menyelesaikan studi doktor politik di Universitas Indonesia (UI) ini lalu mengingatkan kepada Pemerintah, liberalisasi tidak sekedar berbicara tentang kesetaraan.
"Tetapi juga pada kemungkinan pihak-pihak tersebut memperoleh akses yang maksimal untuk meraih keuntungan," ujarnya.
Jika demikian, Fayakhun Andriadi bertanya: "prinsip ekonomi kesejahteraan seprti apa yang hendak diterapkan dalam kebijakan seperti itu?" (M036/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
