"Banyak pinjaman mantan pejabat yang bermasalah hingga aset yang mereka jaminkan harus disita oleh Bank Jateng," katanya di Semarang, Sabtu.
Namun, katanya, rasa sungkan pihak manajemen bank itu terhadap mantan pejabat telah mengakibatkan aset mereka hingga saat ini belum dieksekusi.
"Memang rasio pinjaman bermasalah di Bank Jateng relatif rendah. Namun jika aset bermasalah milik mantan pejabat ini dapat segera dieksekusi, kinerja keuangan bank ini akan lebih baik," kata Khafid yang juga politikus Partai Amanat Nasional itu.
Direksi Bank Jateng, katanya, harus tegas dan berani menuntaskan kredit bermasalah para mantan pejabat itu.
"Aset yang sudah dijaminkan harus segera dieksekusi, tidak perlu sungkan-sungkan lagi," kata Khafid yang juga anggota komisi dewan setempat yang membidangi masalah keuangan.
Selain masalah aset yang dijaminkan para mantan pejabat, katanya, terdapat berbagai permasalahan lain yang melanda badan usaha milik daerah itu.
Ia mencontohkan tentang sistem manajemen kinerja pegawai yang tidak berjalan baik, terutama menyangkut penentuan jenjang karier.
Ia mengemukakan, sebagian besar kepala cabang Bank Jateng di berbagai daerah dijabat oleh pegawai dengan usia lebih dari 50 tahun.
"Kondisi ini menyebabkan terjadinya kultur birokrasi di dalam manajemen bank ini," katanya.
Ia menilai, kondisi itu menimbulkan kesenjangan yang lebar antarpegawai.
"Kepala cabang tidak mau tahu apa yang terjadi di tataran bawah atau di lapangan," katanya.
Kondisi itu, katanya, harus segera diperbaiki agar kinerja Bank Jateng dapat terus ditingkatkan.
Ia menyatakan perlunya transparansi terhadap proses penentuan jenjang karier pegawai. (I021/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
