"Kinerja Gubernur buruk karena dalam laporan LKPJ 2009 yang dibahas panitia memperlihatkan banyak keberhasilan yang tidak sesusai dengan data dan kenyataan di lapangan," katanya seusai pembahasan LKPJ Gubernur Jabar, di Bandung, Kamis.
Dia mengatakan, panitia menemukan banyak data yang tidak sesuai antar-organisasi perangkat daerah, seperti jumlah penduduk yang dikeluarkan BPS dan Biro Pemerintahan Umum.
Menurut dia, BPS menyebut jumlah penduduk Jabar 42 juta, sedangkan Biro Pemerintahan Umum 45 juta, jadi ada selisih 3 juta orang.
"Mana yang dipakai? Kalau yang dipakai BPS, berarti ada 3 juta penduduk yang tidak terakomodasi. Kalau yang Biro Pemerintahan Umum, berarti ada jumlah yang dilebihkan," katanya.
Menurut dia, data Indeks Pembangunan Manusia Jabar juga harus dipertanyakan, karena ada data yang tidak mendukung rumusan yang sekarang dipakai. "Ada paradoks antara kenaikan nilai investasi dan pertumbuhan IPM," katanya.
Dia mengatakan, nilai investasi disebut naik dari Rp 107, 9 T menjadi Rp 118,6 T dan inflasi dari 11,39 menjadi 2,02, tetapi pertumbuhan ekonomi turun dari 5,8 menjadi 4,29.
"Seharusnya, kenaikan nilai investasi dan turunnya inflasi membuat pertumbuhan ekonomi meningkat," katanya.
Menurut Didin, untuk mengsinkronkan data-data tersebut, panitia akan memanggil Gubernur Jabar Ahmad Heriyawan pada Senin (12/4).(ANT/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
