"Kalau penambahan dalam APBN-P hanya untuk remunerasi di Kemkeu, Partai Golkar akan menolaknya," kata anggota Komisi XI DPR RI Ade Komarudin saat diskusi bertajuk "Gagalnya Reformasi Birokrasi" di Jakarta, Minggu.
Diskusi tersebut menghadirkan pembicara pakar perbankan Ichsanudin Noersy, Bambang Wiwoho, Adhi Masardi, dan Ade Komarudin.
Sebelumnya, dalam APBN-P pemerintah mengajukan tambahan anggaran Rp3,3 triliun yang akan digunakan untuk penambahan remunerasi gaji Kementerian Keuangan.
Menurut Ade Komarudin, jika penambahan anggaran tersebut digunakan untuk program-program mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta pembangunan infrastruktur, Partai Golkar akan mendukungnya.
"Kasus Gayus ini juga membuktikan kegagalan reformasi birokrasi. Kami akan minta penjelasan Menkeu Sri Mulyani," kata Ade Komarudin.
Ade secara tegas akan minta Badan Anggaran DPR untuk menolak usulan peningkatan anggaran untuk remunerasi tersebut.
Ia juga melihat pada era Menkeu Sri Mulyani telah terjadi politisasi birokrasi.
Ade mencontohkan ketika Menkeu Sri Mulyani akan dipanggil Pansus Angket Bank Century, yang bersangkutan diiringi oleh seluruh eselon I di Kementerian Keuangan dan diposisikan bak pahlawan.
"Terus terang saja itu salah satu kegagalan Sri Mulyani jika terus dicampuradukkan birokrasi dan politik," kata Ade.
Ade Komarudin juga menjelaskan saat Kementerian Keuangan menyampaikan kebijakan reformasi birokrasi pada tahun lalu, anggota DPR RI menerima baik. Gagasanya menurut Ade baik, namun saat konsepnya dengan remunerasi orang mulai pesimis.
"Kesalahan konsepnya terjadi karena hanya berlandaskan pernyataan: `Jika PNS digaji besar akan bekerja keras dan tak akan korupsi.` Namun pada kenyataannya, remunerasi tak menjamin korupsi dan bekerja keras," kata Ade.(J004/D007)
Pewarta: Ricka Oktaviandini
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
Perbaiki dulu sistem dan kinerjanya baru di kasih remunerasi, ok ?