"Masyarakat tidak perlu kuatir berlebihan, semua pihak terkait melakukan standar prosedur tetap yang menjamin kondisi waduk aman," kata Gubernur Heryawan seusai bertemu dan meninjau Bendungan Jatiluhur dengan Komisi V DPR-RI, Jumat.
Menurut Gubernur, ia dan anggota Komisi V DPR telah mendapat pemaparan dari pihak Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur terkait kondisi dan sandar pengoperasian bendungan itu.
Adapun penggelontoran air yang lebih banyak dari biasanya, kata gubernur, hal itu dilakukan sebagai langkah normal dan solusi sehubungan meningkatnya volume air waduk.
"Pelepasan air Waduk Jatiluhur merupakan langkah jalan ke luar (solusi), yang tentunya mempunyai dampak yang minimal," katanya.
Adapun timbulnya banjir di kawasan Kabupaten Karawang dan Bekasi, kata Hweyawan, memang diakui sebagai dampak pelepasan air dari waduk itu.
Namun tidak menjadi penyebab utama karena di kawasan itu curah hujannya juga cukup tinggi sehingga debit air di beberapa sungai di sana juga cukup signifikan. Menurut Gubernur, kondisi DAS Citarum sendiri saat ini memerlukan normalisasi.
Pada kesempatan itu, secara bersama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Komisi V DPR RI dan Jajaran Direksi Perum Jasa Tirta II sepakat untuk melakukan koordinasi guna penanganan banjir.
"Tentunya langkah penanganan dilakukan secara holistik. Perlu keterlibatan unsur pusat hingga daerah, gerakan lintas sektoral dan dukungan semua pihak agar banjir dapat diminimalisir," kata Heryawan.
Sementara itu Anggota Komisi V DPR Yosef Umar Hadi menyebutkan pihaknya akan memperjuangkan hal-hal yang terkait penanganan banjir Citarum yang juga terjadi di kawasan hulu di Kabupaten Bandung.
Provinsi Jawa Barat sebagai penyangga Ibukota Jakarta harus mendapat prioritas penanganan bencana banjir.
"Dukungan Komisi V DPR bagi segala upaya penanganan banjir Citarum. Secara politis dan moral kami siap," katanya.
Sebelum melakukan peninjauan ke Bendungan Jatiluhur, Gubernur Jabar mendampingi Menko Kesra HR Agung Laksono dan Menteri Sosial Salim Segaff al Jufri meninjau lokasi banjir di Kabupaten Karawang.
Pada kesempatan itu Menko Kesra menyerahkan bantuan senilai Rp500 juta untuk membantu penanganan bencana banjir di Kabupatek Karawang. Sedangkan gubernur menyerahkan bantuan lima ton beras, sembako, seragam sekolah dan kebutuhan warga di pengungsian. (S033/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
