Surabaya, 24/3 (ANTARA) - Komisi I DPR RI meminta Perum LKBN ANTARA untuk mengutamakan publik, kendati lembaga itu sudah menjadi perusahaan umum (perum).

"ANTARA jangan profit, tapi tetap perlu menjadi lembaga publik," kata ketua rombongan Komisi I DPR RI, Hayono Isman, di Surabaya, Rabu dinihari.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela pertemuan enam anggota Komisi I DPR RI dengan PT Telkom, PT Pos, LPP TVRI, LPP RRI, KPID Jatim, Balai Monitoring (Balmon), dan Perum LKBN ANTARA Biro Jatim.

Sementara itu, anggota Komisi I terdiri dari Hayono Isman, Dr. Effendy Choirie, Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo, Ir. Dadoes Soemarwanto, Prof. DR. Ismet Ahmad, Ir. Muhammad Najib, Msc, Drs. Amin Suparmin, dan Staf Ahli Komisi I DPR RI Begi Hersusanto.

Di sela-sela serangkaian kunjungan lima hari di Jatim, Hayono Isman yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menegaskan bahwa LKBN ANTARA harus mampu melakukan pendewasaan publik.

"ANTARA memang apes (sial), karena kualitas pemberitaan belum menjadi perhatian publik, tapi ANTARA harus mampu mendewasakan publik bersama TVRI dan RRI," katanya.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi I DPR RI yang juga mantan jurnalis Effendy Choirie mengkritik ANTARA yang lamannya belum menjadi acuan para diplomat Indonesia di luar negeri.

"Konten www.antara.co.id (www.antaranews.com) belum dilirik para diplomat kita di luar negeri, karena mereka lebih tertarik dengan media online lainnya," katanya.

Menanggapi pernyataan anggota DPR RI itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Timur Akhmad Munir mengakui ANTARA memang masih kalah dalam kecepatan dengan media maya lainnya.

"Tapi, kami masih terpercaya dalam akurasi, karena kami tidak berani memberitakan informasi yang masih belum jelas dan bukan dari sumber yang kredibel. Kami juga dipercaya di tingkat Asia-Pasifik, karena pemimpin kami di Jakarta menjadi Presiden OANA," katanya.

Tentang pemihakan kepada publik, ia menyatakan ANTARA sudah mendapatkan penugasan soal itu melalui pasokan informasi dari kontributor PSO yang mendapatkan dana dari APBN berkat perjuangan anggota DPR RI.

"Kami juga sudah merintis kerja sama imbal siar pemberitaan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terkait dengan berita tentang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Hal yang sama, katanya, juga sudah dilakukan Perum LKBN ANTARA Biro Jatim dengan Pemkab Kediri, Pemkab Trenggalek, Pemkab Jember, Pemkab Malang, dan Pemkab Sumenep.

"Dengan begitu, kami tetap dapat memadukan kerja sama profit dengan kepentingan informasi untuk publik, meski kerja sama yang murni profit juga kami lakukan dengan kantor berita asing dan lembaga swasta," katanya.

Dalam pertemuan itu, anggota DPR RI juga menyoroti persentase siaran lokal dan nasional yang diterapkan TVRI dan RRI Jatim selama ini, kemudian mereka juga meminta PT Pos bekerja sama dengan PT Telkom untuk meminta bantuan masyarakat menjual produk mereka secara ritel. (Ant/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010