"Saya tidak tahu soal itu karena saat kunjungan Komisi IV DPR, saya sedang mendampingi Bapak Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Australia dan Papua Nugini (PNG)," kata Suebu kepada wartawan di Timika, Kamis.
Ia juga mengaku tidak mengetahui rencana pertemuan tersebut sudah dikoordinasikan antara Komisi IV DPR dengan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem sejak dua pekan sebelumnya.
Sejumlah anggota Komisi IV DPR mengaku kecewa terhadap keputusan Pemprov Papua yang tidak mau menghadiri pertemuan dengan mereka saat kunjungan kerja ke Timika, pekan lalu.
"Seyogyanya kami menggelar pertemuan dengan jajaran Pemprov Papua, namun tidak satupun unsur dari Provinsi Papua hadir. Kami sangat menyesalkan hal ini," kata Ketua Rombongan Komisi IV DPR RI, Anton Sihombing.
Ia mengatakan rencana pertemuan antara Komisi IV DPR RI dengan Pemprov Papua di Timika sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari sebelumnya dan Pemprov Papua sudah menyatakan kesiapan menghadiri pertemuan tersebut yang diwakili Wagub Alex Hesegem.
"Komunikasi sudah dilakukan sejak dua pekan lalu, kami sangat kecewa setelah tidak ada jawaban dari Pemprov Papua," jelas Anton.
Anggota Komisi IV DPR lainnya, Markus Nari menilai ketidakhadiran unsur Pemprov Papua dalam pertemuan yang sudah dijadwalkan pada Selasa lalu di Timika menunjukkan Pemprov Papua tidak kooperatif bahkan merupakan bentuk pelecehan terhadap lembaga DPR RI.
"Kami datang jauh-jauh dari Jakarta ke Papua untuk melaksanakan tugas negara. Tapi tak satupun pejabat dari Pemprov Papua hadir. Ini semacam pelecehan terhadap lembaga DPR. Kami akan laporkan ke pimpinan atas masalah ini," terang wakil rakyat dari Partai Golkar itu.
Rekan Markus, Herman Khaeron dari Partai Demokrat menjelaskan ada sejumlah agenda penting yang sedianya akan dibahas dalam pertemuan antara Komisi IV DPR dengan Pemprov Papua, diantaranya meminta masukan dari Pemprov Papua soal operasional PT Freeport Indonesia.
Selanjutnya soal kesiapan Kabupaten Merauke mengembangkan program "Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)" dan berbagai persoalan di bidang pertanian, kelautan, perikanan darat, kehutanan serta ketahanan pangan.
Dalam kunjungan kerja selama lima hari di Papua, Komisi IV DPR meninjau proyek Pelabuhan Perikanan di Merauke yang menelan anggaran sekitar Rp300 miliar dan mengunjungi Kantor Seksi Logistik, Karantina Hewan dan Tumbuhan, serta Balai Benih Unggul (BBU) di Timika.
Komisi IV DPR juga menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkab Mimika dan manajemen PT Freeport Indonesia untuk membicarakan soal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang belum ditindaklanjuti oleh perusahaan itu. (E015/K004)
Pewarta: Ricka Oktaviandini
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
Makan duit paling banyak, biaya sidang biaya besar, kasus korupsi nggak di urus .....