FAP: Gereja HKBP Pondok Timur, Galilea, VIP Bekasi Tanpa IMB

Cikarang, Bekasi (ANTARA News) - Front Anti-Pemurtadan (FAP) Kota Bekasi, Jawa Barat, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menertibkan tiga bangunan ilegal yang dijadikan sebagai tempat ibadah.

Ketua FAP Kota Bekasi, Abu Didat, kepada ANTARA, di Bekasi, Selasa, mengatakan, tempat ibadah tersebut adalah Gereja HKBP Pondok Timur di Kecamatan Mustika Sari, Gereja Gelilea Galaxi di Kecamatan Bekasi Selatan, dan Gereja Vila Indah Permai (VIP) di Kecamatan Bekasi Utara.

Menurut Abu, ketiga bangunan tersebut tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta belum mendapat persetujuan dari kalangan masyarakat setempat.

"Kami sudah melakukan pengecekan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan pihak yang bersangkutan merasa belum pernah memberikan izin," katanya.

Selain itu, kata dia, masyarakat setempat mayoritas merasa belum pernah memberikan persetujuan pembangunan dalam bentuk tandatangan warga sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri yang menyebutkan pembangunan fasilitas sosial wajib memiliki 60 hingga 90 tanda tangan warga.

"Menurut saya, sumber konflik antar-Agama ada dua hal yakni penyebaran agama dan pendirian rumah ibadah. Kedua hal ini patut kita waspadai jangan sampai menjadi perdebatan di tengah masyarakat," katanya.

Abu menambahkan, cara pihak pengelola untuk memperoleh izin pembangunan terbilang curang. Misalnya, menggunakan kop surat atas nama Wali Kota Bekasi, memanipulasi papan pengumuman proses pembangunan gedung gereja, dan memberi tanda tangan palsu masyarakat sekitar.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara, mengatakan, pihaknya akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tiga lokasi itu guna memperoleh informasi dalam pekan ini.

"Lalu akan kita bahas bersama dengan pihak terkait dari BPPT, pengelola gereja dan Kantor Departemen Agama (Depag) Bekasi," katanya.

Hasilnya akan kami kami sampaikan kepada Ketua DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah secara kelembagaan.

"Kami akan memprioritaskan hal ini. Kami tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, sehingga masyarakat saya harap untuk bersabar," katanya.(AFR/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010

20 September 2010

Kita harus adil,supaya keadaan menjadi baik.kalau ada perbedaan/warna seperti pelangi.jangan mau menang sendiri, merasa paling benar.itulah indonesia.selalu tidak belajar dari kesalahan sebelumnya.selalu mengulangi kesalahan yg sama.adil & pandai dlm bersikap itu penting.dlm menyikapi persoalan dinegara ini.belum ada pemimpin, yg kita cari sampai sekarang masih abu2.pemimpin yg berani,bertanggung jawab dan mau melihat keadaan sebenarnya.jernih&berkorban u/orang banyak sangat dibutuhkan saat ini.

0 0 Balas LaporkanHapus
25 Agustus 2010

leysus maapf mungkin anda belum tau Gereja bukan bangunannya, tapi hatinya. saya rasa saya gak perlu permisi ama tetangga kalau saya mau dirikan Gereja. yang penting disaat saya melakukan ibadah saya tidak mengganggu orang kq. saya tidak ribut sampai make toak gtu...........yang membuat tetangga terganggu.

tolong diperbaiki y bozzzzz

0 0 Balas LaporkanHapus
12 Agustus 2010

Kepercayaan / Agama adalah sebuah pilihan dan urusan pribadi setiap manusia. Apapun pilhan agamanya adalah hak setiap pribadi.

Saya dulu seorang Muslim, hubungan secara pribadi dengan Allah membuat saya menganut agama Nasrani, tanpa ada yang mengajak atau menghasut.

Saya hanya percaya kepada Allah bukan kata - kata manusia.

Amin

0 0 Balas LaporkanHapus
10 Agustus 2010

percayalah para pembaca, agama islam yang sesungguhnya tidak pernah mengajarkan untuk berbuat anarki. Islam yang sebenarnya adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan toleransi, mereka yang berbuat anarki mengatasnamakan islam sesungguhnya hanya orang2 BODOH yang TIDAK mengerti ajaran ISLAM itu sendiri.

0 0 Balas LaporkanHapus
8 Agustus 2010

kepada bapak2 yg berwajib dimana fungsi kalian ,apa untuk ini kami membayar pajak?,hal seperti ini tidak boleh terus2an di biarkan,di negara yg ber azaskan pancasila ini seharusnya di jamin kebebasan beribadah dan tdk ada istilah mayoritas atau minoritas,kepada bpk sby tolong di perhatikan ini pak,karena ini masalah sara,bisa kacau nanti klo sampai menyebar kemana-mana.

0 0 Balas LaporkanHapus