Hal ini dikatakan oleh Koordinator Kontras, Usman Hamid, Minggu, sehubungan bentrokan mahasiswa dengan aparat kepolisian di daerah Makassar beberapa waktu lalu.
"Kita sangat mengutuk aksi kekerasan yang dilakukana pihak kepolisian, apalagi yang dilakukan pada warga sipil", kata Koordintor Kontras, Usman Hamid melalui telepon.
Menurutnya, Polri merupakan aparatur penegak hukum dan penjaga keamanan yang harus menyampingkan segala naluri dan emosi pribadi ketika sedang menjalankan tugas.
"Alasan bahwa pelaku merupakan oknum Polri yang merasa 'sakit hati' tidak bisa dibenarkan dan tetap harus mendapat sanksi yang setimpal dengan perbuatan", ungkapnya.
Penyerangan markas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di Jalan Botolempangan, Kamis, (4/3) yang dilakukan oknum aparat kepolisian.
Dia menambahkan, bila pihak kepolisian menemukan terjadinya tindak kekerasan yang merugikan ketertiban dan keamanan publik dalam aksi-aksi massa yang dilakukan oleh mahasiswa di Makassar, jelas pelakunya harus ditindak secara hukum.
"Namun, dalam upaya penegakan hukum tersebut Polri tidak bisa melakukannya secara membabi-buta, bahkan dengan melakukan aksi balasan dengan menyerang kantor HMI", ujarnya.
Dia mengatakan, sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian mestinya lebih mengedapankan proses hukum ketimbang tindakan represif.
"Mahasiswa yang dinilai melanggar, seharusnya diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku, bukannya membalas dengan melakukan penyerangan oleh pihak kepolisian", katanya.
Menurutnya, penyerangan pihak kepolisian ke markas HMI di Makassar menunjukkan arogansi aparat keamanan.
"Seharusnya, pihak kepolisian lebih bertindak humanis, bukan refresif",ungkapnya.
Karena itu, Usman Hamid, mendesak Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Adang Rochjana agar segera melakukan proses hukum terhadap seluruh anggotanya yang terlibat.
"Semua oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam penyerangan itu harus ditindak tegas", ungkapnya.
Dia berharap, kekerasan dan ketegangan bisa diakhiri bila kedua belah pihak melakukan dialog yang persuasif dan penegakan hukum kepada mereka yang bersalah, khususnya aparat kepolisian yang diduga terlibat dalam perusakan kantor HMI di Makassar.
"Kepada kedua belah pihak, baik kepolisian setempat dan mahasiswa untuk tetap mengkedepankan upaya dialogis dan tindakan persuasif. Demokrasi Indonesia saat ini membutuhkan suatu ekspresi yang damai," pungkasnya.(Ant/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
