Ketua Dewan Tani Indonesia (DTI) Ferry Juliantono selaku jubir elemen tersebut mengemukakan hal itu dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu, didampingi Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bambang Wiroyoso, Ketua KSPSI Suwarno, Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Masinton Pasaribu, dan Lalu Hilman dari Liga Mahasiswa Demokrasi (LMD) dan Marlo Sitompul (Serikat Rakyat Miskin Indonesia).
Ferry Juliantono mengatakan, aksi demo mendukung Sidang Paripurna DPR dalam memutuskan hasil Pansus Angket DPR tentang kasus "bailout" Bank Century akan diikuti puluhan ribu orang dari berbagai alemen organisasi masyarakat se-Jabodetabek, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan berjalan kaki.
"Kami dari sejumlah elemen rakyat se-Jabodetabek meminta DPR sebagai wakil rakyat untuk menolak kebijakaan neoliberalisme dan menolak pemberlakuan perdagangan bebas kawasan ASEAN dan China (ACFTA), karena akan menghancurkan kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.
Selain itu, kata Ferry, aksi elemen rakyat se-Jabodetabek juga meminta Sidang Paripurna DPR agar menghasilkan keputusan yang seterang-terangnya tentang adanya pelanggaran hukum dalam pemberian dana talangan (bailout) Bank Century serta meyebutkan nama-nama yang diduga terlibat dalam proses "bailout" tersebut dengan mengajukan ke pengadilan.
Jika sidang paripurna DPR memutuskan tidak adanya pelanggaran hukum dalam "bailout" Century, katanya, maka elemen rakyat se-Jabodetabek akan terus melakukan aksi unjuk rasa sehingga akan dapat menekan pemerintah untuk melaksanakan komitmen dalam pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) seperti dalam janjinya saat kampanye pemilu dan pilpres 2009.
Sementara itu, Ketua SPN Bambang Wiroyoso mengatakan, seluruh elemen SPN akan mendukung sidang paripuran DPR dengan syarakat bahwa keputusan DPR terkait skandal Bank Century harus menyebut nama pejabat yang diduga terlibat dalam pengucuran "bailout" Century dan mengajukan oknum pejabat tersebut ke pengadilan.
Sedangkan, Masinton Pasaribu dari GIB yang juga selaku koorninator aksi di depan geung DPR (2/3) akan menuntut DPR untuk melawan neoliberalisme dan menolak pemberlakuakn perdagangan bebas ASEAN dan China, karena hanya akan menghacurkan kehidupan petani, buruh, mahasiswa dan masyarakat miskin Indoneia.(R009/AR09)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
