"Petugas lapangan tersebut, baik PNS (pegawai negeri sipil), polisi, maupun TNI yang memiliki fasilitas minim," kata Farouk Muhammad di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Senin.
Dikatakannya, ide pemerintah menaikkan gaji adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tapi harus juga dipikirkan dampak dari kenaikan gaji itu bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Petugas lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kata dia, sesungguhnya menjadi penentu kinerja dan citra pemerintah di mata masyarakat.
Petugas lapangan dengan gaji yang rendah dan fasilitas minim, katanya, bisa tergoda untuk melakukan tindakan kompromi atau pungutan ilegal sehingga bisa merusak citra pemerintah.
"Agar tidak terjadi tindakan kompromi maka gajinya yang kecil dinaikkan sehingga kesejahteraannya meningkat dan berdampak kinerjanya meningkat," kata anggota DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Jika pemerintah ingin menaikkan gaji pegawai, Farouk mengusulkan, hendaknya menaikkan lebih dulu gaji pegawai di tingkat bawah yang bertugas di lapangan, dan kemudian bertahap ke tingkat atas.
Mantan Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu menambahkan, menaikkan gaji pejabat dan pegawai di tingkat atas lebih dulu, katanya, maka tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di tingkat bawah yang bertugas di lapangan.
Bicara soal kenaikan gaji, katanya, adalah bicara soal skala prioritas anggaran dan seberapa jauh dampak dari kebijakan kenaikan gaji ini terhadap kinerja pemerintah.
Menurut dia, pegawai di level atas tidak mendesak untuk dinaikkan gajinya, karena selain gaji masih banyak peluang mendapatkan insentif dan penghasilan.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, usulan kenaikan gaji pejabat belum mendesak sehingga belum perlu dinaikkan.
Dikatakannya, yang lebih mendesak untuk dinaikkan gajinya adalah pegawai di tingkat bawah yang gajinya pas-pasan, yang merasakan beban makin berat dalam kondisi perekonomian seperti saat ini.
Ia mengimbau, agar pemerintah bersikap bijaksana pada rencana kenaikan gaji dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara keseluruhan.
"Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat pada 28 Januari lalu, merupakan ekspresi makin beratnya kehidupan masyarakat," kata Wakil Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century itu.(R024/A038)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
