Ketua KAMMI Daerah Semarang, Arief Eka Atmaja, di Semarang, Senin, mengatakan bahwa Kota Semarang membutuhkan figur baru karena dari seluruh responden, 46 persen di antaranya menyatakan selama pemerintahan Wali Kota Sukawai Sutarip dan Wakil Wali Kota Mahfudz Ali, banyak program yang belum berhasil.
"Kita melakukan penelitian politik ini dari tanggal 11 Januari 2009 hingga 16 Januari 2010. Penelitian dilaksanakan dengan survei ke masyarakat dengan random sampling," katanya.
Di bidang pendidikan, sebanyak 56 responden menyatakan bahwa pemerintah belum berhasil menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan merata. Di bidang kesehatan, 59 persen responden menyatakan bahwa pemerintah belum berhasil menyelenggarakan kesehatan yang murah dan berkualitas.
Di bidang pengentasan miskin, sebanyak 78 responden menjawab bahwa pemerintah telah gagal melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Di bidang penanggulangan banjir dan rob, sebanyak 76 persen responden menyatakan pemerintah belum berhasil menanggulangi permasalahan lingkungan, banjir, dan rob.
Arief menambahkan, hasil survei juga menyebutkan bahwa sebanyak 51 persen responden menyatakan bahwa Sukawi Sutarip-Mahfudz Ali belum berhasil menyelenggarakan pemerintahan yang bebas KKN. Sedangkan di sorot dari pelayanan publik, sebanyak 64 persen menjawab bahwa pemerintah belum berhasil menyediakan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat.
"Dari penelitian kami, juga diketahui bahwa masyarakat menilai kegagalan pembangunan Kota Semarang disebabkan karena faktor kepemimpinan," katanya.
Berdasarkan hasil survei tersebut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Semarang 2010, diperlukan figur baru yang berani melakukan reformasi birokrasi, sehingga orang yang maju pun tidak berasal dari unsur birokrasi.
Ia menambahkan, penentuan kepala daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan partai politik. Oleh karena itu, hasil survei akan dikirimkan ke seluruh partai politik.
"Kami berharap, parpol paham betul permasalahan Kota Semarang dan aspirasi masyarakat sehingga parpol dalam mengeluarkan kebijakan Pilkada tidak salah mencalonkan," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
Inti permasalahan adalah KECINTAAN terhadap NEGARA adalah kurang.
Apalagi dengan ketidakpastian hukum terhadap sebagian kecil masyarakat yang menginginkan perubahan dari sistem Pancasila ke sistem Islamiyah-Syariah.
Masyarakat bingung?? Kita mau dijadikan negara Islam atau negara demokrasi?