"Forum Ekonom Indonesia mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengakhiri kebijkan ekonomi. Garis kebijakan ekonomi harus dikembalikan pada garis ekonomi kosntitusi," kata Rizal Ramli saat membacakan pernyataan bersama Forum Ekonom Indonesia (FEI) di Jakarta, Minggu.
FEI para pakar ekonomi dari berbagai universitas di Indonesia. Dalam pembacaan pernyataan tersebut dihadiri antara lain Rizal Ramli, Revrisond Baswir (UGM), Denni Danuri, Bonie Setiawan, Ray Rangkuti, Hendri Saparini, Ichsanuddin Noorsy, Ikhsan Modjo, Imam Sugema, Ismet Hasan Putro, Ronnie Rusli, Fahmi Radhi (UGM), Taufik (UI), Fathul Nugroho (UI), Syamsul Hadi, Fahrial Anwar, Ahmad Erani Yustika serta Adhi Masardhi.
Lebih lanjut FEI percaya Indonesia masih mempunyai peluang untuk menjadi negara negara, namun syarat utamanya. Segera hentikan kebijakan ekonomi pro pasar ugal-ugalan harus dikembalikan ke ekonomi UUD
FEI menilai saat ini pemerintahan Presidein Yudhoyono sangat mengagungkan dunia luar.
Dalam pernyataannya FEI mengingatkan Presiden Yudhoyono bisa kembali menjalankan konstitusi yang mengamanatkan cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Rizal Ramli melihat saat ini telah ada pergeseran kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.
"Selama ini, Indonesia agresif mencari hutang, semangat untuk berhutang sehingga hutangnya malah kelebihan dari kebutuhan," kata Rizal.
Rizal Ramli menjelaskan data tahun 2008 menunjukkan adanya sisa hutang Rp79 triliun. Sementara pada 2009 dari penghitungan sementara terdapat Rp38 triliun.
"Jadi artinya pemerintah jor-joran cari utang yang malah melebihi kebutuhan," kata Rizal.
Sementara menurut ekonom UGM Revrisond Baswir berbagai masalah yang muncul sekarang ini sebenarnya hanya gejala, belum merupakan penyebab atau penyakitnya.
Menurut Revrisong persoalan mendasar adalah dijalankannya ekonomi pro pasar yang ugal-ugalan.
"Ini pembangkangan sistemik dari konstitusi kita," kata Revrisond keras.
Oleh karena itu tidak ada jalan lain selain kembali ke ekonomi konstitusi.
"Pembangkangan ekonomi sistemik ini hanya akan menghasilkan kolonialisme ekonomi baru," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
