Pandeglang (ANTARA News) - Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi, meminta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu agar bisa bersikap netral pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar pada 15 September 2010.

"Saya tidak bosan-bosannya mengimbau agar PNS bisa bersikap netral pada pilkada nanti, jangan sampai memihak pada salah seorang kontenstan," katanya di Pandeglang, Banten, Senin.

PNS, kata dia, harus menjadi pemilih yang cerdas dan memberikan contoh pada masyarakat agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan secara lancar.

Ia mengaku, hingga saat ini tidak melihat adanya indikasi PNS mendukung salah seorang kontenstan yang disebut-sebut bakal maju pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang periode 2010-2015 tersebut.

Meski pelaksanaan pilkada masih relatif lama, namun beberapa nama disebut-sebut akan maju dalam pemilihan itu di antaranya Irna Narulita Dimyati yang kini menjadi anggota Komisi VII DPR RI.

Nama lainnya yang disebut akan maju dalam pemilihan bupati itu yakni Ade Sudirman, dr Adang (anggota DPRD Provinsi Banten), Yunadi Syahroni dan Yoyon Sudjana.

"Saya belum melihat adanya PNS yang mendukung salah satu calon konstestan, maka permintaan agar PNS netral yang saya sampaikan sifatnya cuma sekedar imbauan," kata Erwan.

Menurut dia, kalau PNS terlibat dalam politik apalagi sampai menjadi tim sukses salam seorang calon dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan pada masyarakat.

Ia menekankan, agar para pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya.

Sebagai abdi negara, PNS harus menjalankan pekerjaannya sesuai dengan `tupoksi` sehingga tidak melanggar aturan apalagi melakukan penyimpangan.

"Saya juga minta agar para PNS benar-benar dapat mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai mengabdi hanya pada personel tertentu atau terhadap pimpinannya saja," ujarnya.

Yang tak kalah penting, kata dia, pegawai juga harus terus meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugasnya, jangan menunda-tunda pekerjaan. Segala kesalahan masa lalu kita jadikan sebagai pelajaran agar ke depan jangan terulang kembali," ujarnya.

"Sekarang pemerintah sedang berupaya melakukan reformasi birokrasi, maka kita di daerah harus mendukung program itu dengan terus meningkatkan kinerja dan disiplin dalam menjalankan pekerjaan," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010