"Penghargaan itu membuktikan masih adanya tingkat kepercayaan (trust) yang tinggi kepada Jamsostek dalam melayani kepentingan umum," kata Hotbonar Sinaga, di Jakarta, Senin.
Hotbonar dimintai tanggapannya terkait adanya penilaian hasil survei KPK yang menyebutkan PT Jamsostek salah satu perusahaan yang mempunyai integritas tinggi.
KPK melakukan survei integritas sektor publik tahun 2009. Survei dilakukan untuk menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik dan pencegahan korupsi.
Survei yang dilakukan lima bulan, April hingga September 2009, terhadap 371 unit layanan yang berada di 98 instansi, yang terdiri atas 39 instansi tingkat pusat, 10 pemprov, dan 49 pemkot/kabupaten, dengan melibatkan 11.413 orang responden itu, kata Wakil Ketua KPK M Jasin, menempatkan PT Jamsostek mendapat skor tinggi sama dengan 15 BUMN lainnya.
Menurt Hotbonar, penilaian itu cukup berarti karena akan menggilas stigma buruk kepada Jamsostek yang selama ini dihembuskan oleh kelompok lain yang tanpa punya data dan fakta benar.
Oleh karena itu, katanya, pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan kepada publik dalam bidang pemberian pembayaran Jaminan Hari Tua/JHT, Jaminan Kecekaaan Kerja, Jaminan Kematian dan jaminan kesehatan lainnya yang memang sudah jatuh tempo dan harus segera dibayarkan.
Ia juga mengatakan, masih banyak program perbaikan pelayanan perusahaan kepada publik yang saat ini sedang dilaksanakan, termasuk di dalamnya memberikan uang muka rumah kepada para peserta Jamsostek.
"Perusahaan ini mengelola dana mereka (para anggota .. red), semua direksi punya komitment untuk mengelola dana itu dengan baik sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal kepada para peserta Jamsostek," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Government Watch (Gowa), Andi W Syahputra, mengatakan, hasil survei integritas KPK dapat mendorong adanya pelayanan publik lebih baik dan juga menekan tingkat pungli dan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.
"Masih ada institusi tertentu yang me-lakukan pelayanan publik melakaukan pungli dan berbagai pelaksanaan yang merugikan masyarakat umum," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
