"Rakyat jangan tertipu oleh seruan moral anggota panitia angket, elite politik dan ormas keagamaan soal penonaktifan Boediono-Sri Mulyani," katanya, di Jakarta, Selasa,
Menurut dia, seruan moral tersebut hanya cara untuk "mengemis" kekuasaan bertopeng penyeru moral. "Imbauan itu sangat kentara dari nafsu politik untuk merebut kekuasaan dan penuh intrik. Karena langkah itu sudah jauh dari niat panitia angket untuk mengetahui aliran dana Bank Century," katanya.
Karena itu, kata Akhmad Suhaimi, pihaknya meminta agar Panitia Angket Kasus Bank Century kembali pada jalan dan arah yang sesuai dengan aturan. "Kami minta Panitia Angket Kasus Bank Century bekerja sesuai dengan jalan yang benar," katanya.
Di sisi lain, kata Akhmad, Panitia Angket Kasus Bank Century juga harus bertindak netral dan jangan menjadi alat dagang sapi kekuasaan.
"Silahkan pansus bekerja secara objektif dan transparan. Namun jangan menjadi alat kekuasaan kelompok dan partai tertentu dengan memanfaatkan kasus Century untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara dan tanpa melalui mekanisme pemilu," katanya.
Panitia Angket Kasus Bank Century hendaknya bekerja secara profesional sehingga tidak mengorbankan rakyat. "Karena itulah, jangan menjadi provokator dan pemfitnah yang berjubah penyeru moral. Panitia angket telah melahirkan konflik baru antarelite politik," katanya.
Yang jelas, kata Akhmad lagi, saat ini makin jelas elite sering membohongi rakyat. "Setidaknya Panitia Angket Kasus Bank Century telah melahirkan konflik ketua umum parpol dengan salah satu menteri Kabinet Indonesia Bersatu," katanya.
Justru akibat lahirnya konflik baru dan berkepanjangan ini, kata Akhmad, malah membuat program pemerintah dan harapan rakyat akan terbengkalai dan ujungnya rakyat yang menjadi korban. "Konflik berkepanjangan inilah yang membuat rakyat menjadi korbannya," katanya.
Akhmad mengimbau masyarakat terus mengawal Panitia Angket Kasus Bank Century dan mendukung program pemerintah. "Kita minta agar masyarakat tidak terprovokasi dan berusaha menjaga stabilitas politik dan keamanan. Setidaknya, pansus jangan sampai melenceng dari tujuan awal dan jangan sampai digunakan untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
