Sebab pengadaan kendaraan dinas itu tidak dianggarkan dalam empat tahun terakhir sehingga hal tersebut dianggap wajar, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamsyir Lair, Jumat.
Dana sebesar itu untuk pengadaan kendaraan dinas di lingkungan sekretariat daerah Rp4,6 miliar dan Rp7,9 miliar di sekretariat dewan.
Sedangkan biaya perawatan kendaraan dinas tersebut dianggarakan Rp1,5 miliar di sektariat daerah dan Rp1,3 miliar untuk kebutuhan kendaraan dinas sekretarisat dewan.
Ia menjelaskan, kendaraan dinas yang ada sekarang kondisinya memprihatinkan dan sudah layak diganti untuk memperlancar tugas.
"Kita selalu mendapat masukan dari para kepala dinas, karena kendaraannya minimal tiga kali mogok saat melakukan kegiatan ke luar kota," katanya.
Dari puluhan kendaraan dinas yang ada sekarang kondisinya tergolong tidak layak lagi mendukung produktivitas dan kinerja pegawai.
Menurut dia, semua mobil kepala dinas, kepala badan dan kepala biro serta mobil komisi-komisi di DPRD sudah ada standar yang layak dipakai untuk pejabat eselon dua dan pejabat eselon tiga.
"Wajar kalau seorang pejabat eselon dua memakai mobil Kijang Innova. Kalau mobilnya mogok sampai tiga kali itu kan menghambat pekerjaan," ujarnya.
Apalagi topografi Bengkulu kurang mendukung untuk dilewati mobil biasa harus dengan kendaraan dengan mesin khusus, karena masih banyak jalan tanah.
Ia mengharapkan kepada para pejabat jika kendaraan dinas tersebut dibagikan agar dapat mengimbangi dengan kinerja sesuai target yang dibebankan.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
