Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, Anwar Sadat, di Palembang, Minggu malam, mengingatkan agar komitmen dan janji yang pernah disampaikan Gubernur Alex Noerdin serta jajaran Pemprov Sumsel untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di daerahnya, benar-benar dapat segera diwujudkan.
"Masih banyak konflik lahan kepemilikan yang bersengketa antara petani dan perusahaan perkebunan dan konflik agraria lain menunggu penyelesaian di daerah ini," kata Sadat pula.
Dia mencontohkan, kasus sengketa pertanahan warga Sido Mulyo, Kabupaten Banyuasin dengan PTPN VII, dan sengketa lahan warga Sinar Harapan, Kabupaten Musi Banyuasin dengan PT Berkat Sawit Sejati (BSS) yang hingga kini belum nampak upaya penyelesaian secara nyata dijalankan Gubernur dan jajaran Pemprov Sumsel.
Padahal Pemprov Sumsel sebelumnya telah menjanjikan akan secepatnya menyelesaikan konflik lahan warga kedua desa dari dua kabupaten berbeda di Sumsel itu.
"Kalau konflik lahan warga dengan perusahaan itu tidak juga ada upaya penyelesaian, termasuk konflik agraria lainnya di Sumsel ini, kami menilai Gubernur dan Pemprov Sumsel tidak serius mengatasi konflik agraria itu," ujar Sadat pula.
Dia masih berharap, janji untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumsel itu, akan segera dijalankan untuk membuktikan keseriusan pemprov dan pejabat daerahnya mengatasi masalah dialami petani dan warga yang kehilangan lahan usahanya itu.
Berkaitan sengketa lahan di Sido Mulyo, Banyuasin, dan Sinar Harapan, Musi Banyuasin itu, sebelumnya ratusan warga petani setempat yang lahannya diambil alih beberapa kali pada akhir Oktober lalu, menggelar aksi demo.
Warga petani dari Desa Sinar Harapan, dan Desa Sido Mulyo, itu menuduh pihak perusahaan (PT Berkat Sawit Sejati/BSS dan PT Perkebunan Nusantara/PTPN VII) telah merampas tanah mereka.
Karena itu, dalam aksi demo sebelumnya mereka mendesak agar Pemprov Sumsel dan dinas terkait di daerah itu, dapat mengupayakan pengembalian tanah mereka.
Adapun lahan yang dipersoalkan para petani itu, yakni di Desa Sinar Harapan, Musi Banyuasin lahan seluas 73 hektare yang diambil oleh PT BSS, dan lahan seluas 387 hektare di Desa Sido Mulyo, Banyuasin yang diambil PTPN VII seluas 387 ha.
Para petani yang menjadi dampingan WALHI Sumsel itu, bertekad terus akan sungguh-sungguh berjuang dan menunggu komitmen dari Pemprov Sumsel seperti dijanjikan dari hasil hasil pertemuan di kantor gubernur, DPRD, Kanwil BPN Sumsel, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Apalagi, janji serupa beberapa kali disampaikan pejabat pemprov dan dinas terkait, untuk menyelesaikan permasalahan sengketa agraria yang masih terjadi di daerahnya, sehingga masyarakat tidak selalu berada pada pihak yang dirugikan.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
