"Hal ini penting untuk menjaga keutuhan bangsa, sekaligus menjalankan amanah LPP RRI sebagai perekat bangsa dan pelestari nilai-nilai budaya," kata Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi seusai menutup Rapat Kerja Kepala Stasiun RRI se-Indonesia diMakassar, Rabu.
Dalam menjalankan program tersebut, dia mengatakan, pihaknya sudah mulai membuka akses informasi di wilayah perbatasan seperti Entikong di Kalimantan Barat, Dumai, Atambua dan satu stasiun RRI yang akan diresmikan pada akhir 2009 di Bovendigul, Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini.
Lebih jauh Parni mengatakan, sebenarnya target LPP RRI adalah membuka akses informasi 100 persen bagi penduduk di Indonesia. Namun hal tersebut belum mampu terpenuhi, karena kendala geografis dan populasi.
"Dalam membangun stasiun penyiaran, mungkin saja populasi di lokasi itu kurang, namun karena terletak di wilayah perbatasan, maka dipandang sangat perlu untuk membuka akses informasi di lokasi itu, agar mereka mengetahui perkembangan negara dan bangsa," katanya.
Di sisi lain, kata mantan PU LKBN ANTARA itu, lanjutnya, kekurangan yang ada di lokasi itu bisa disuarakan, sehingga pemerintah setempat hingga pemerintah pusat dapat mengetahui kendala apa di lokasi itu dan bantuan apa yang tepat untuk diberikan.
Untuk mendukung akses pembukaan informasi di wilayah perbatasan dan lokasi terpencil, ia mengatakan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit.
Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode 2010 pagu untuk LPP RRI diprediksi sekitar Rp610 miliar. Dana tersebut akan digunakan selain untuk pengembangan program siaran, juga akan digunakan membangun stasiun penyiaran di wilayah perbatasan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
