"Dalam situasi ekonomi saat ini, di mana masih dampak krisis ekonomi masih dirasakan, dan masih banyak rakyat yang miskin gaji pejabat malah naik. Ini mengingkari kepercayaan masyarakat, untuk itu kita akan menolaknya," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang telah memilihnya.
Ia menambahkan, untuk menaikkan gaji, Pemerintah harus mengajukannya kepada DPR, sebab gaji tersebut dibiayai oleh APBN."Di sinilah nanti kita akan tolak," katanya.
Menurut dia, pemerintah tidak bisa serta merta menaikkan gaji pejabat karena hal itu menyalahi prosedur yang berlaku, sebab kenaikan gaji pejabat harus disertai dengan alasan yang kuat.
"Kenaikan gaji pejabat tersebut harus diimbangi oleh kinerja yang diberikan serta target-target apa yang telah mampu diselesaikan, dan apa yang akan dikejar, sehingga jelas ukurannya," katanya.
Menurut dia, kenaikan gaji sebaiknya lebih diberikan kepada para pegawai kecil yang sangat terkena dampak dari inflasi.
"Mereka ini yang rentan, bukan para pejabat, gaji mereka jelas di atas biaya hidup yang memadai, kalaupun terkena inflasi, mereka yang berkurang pada sisi tabungan, beda kalau yang kecil, yang langsung terkena ya konsumsi mereka, mana bisa mereka menabung," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
