"Ada keinginan presiden menjaga kredibilitas lembaga itu. Makanya, kami mendorong hal itu," kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Hadi Utomo, di Surabaya, Minggu.
Menanggapi konflik antara KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait penahanan dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dia sependapat dengan sikap presiden.
"Hal yang berkaitan dengan substansi hukum, SBY tidak pernah ikut campur," kata ipar Presiden SBY saat ditemui setelah membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jatim itu.
Berbeda dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah antarlembaga negara, lanjut Hadi, SBY pasti akan ikut membantu penyelesaiannya.
"Akan tetapi, kalau bersinggungan dengan substansi hukum, SBY tidak pernah ikut campur. Itu bisa dilihat selama lima tahun kepemimpinan sebelumnya," katanya.
Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk mempercayakan masalah dua pimpinan nonaktif KPK itu terhadap aparat penegak hukum.
"Jadi, harus dibedakan kewenangan polisi dengan KPK dalam persoalan hukum. SBY tidak boleh mencampuri urusan hukum karena baik Undang-undang Polri maupun Undang-undang KPK memang tidak memungkinkan presiden untuk intervensi," katanya.
Dalam kesempatan itu, dia juga melihat penahanan Bibit dan Chandra tidak memengaruhi kinerja KPK. "Karena dalam undang-undang yang ada, KPK itu pemimpinnya kolektif kolegial," katanya beralasan.
Menanggapi adanya rumor penangkapan kedua pimpinan nonaktif KPK itu berkaitan dengan penyidikan aliran dana Bank Indonesia--yang saat itu gubernurnya dijabat Boediono--ke Bank Century, Hadi meminta masyarakat tidak berandai-andai dulu.
"Biarkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit investigatif mengenai aliran dana itu. BPK itu auditor agung, kita harus percaya dan jangan berandai-andai dulu," katanya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
