Pengumuman itu dilakukan setelah selama sehari penuh hampir seluruh televisi swasta menayangkan jam demi jam perkembangan situasi di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan suasana di Istana Merdeka menantikan pengumuman kabinet tersebut.
Dalam pidato pengantarnya Presiden, yang malam itu mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna merah, mengatakan bahwa ia tidak pernah menunda pengumuman karena sejak semula telah mengatakan bahwa sesuai amanat UU Presiden memiliki waktu 14 hari untuk membentuk kabinetnya.
Ia juga menepati janjinya untuk mengumumkan kabinet pada tanggal 21 Oktober 2009, sekalipun tidak pernah menyebutkan jam berapa tepatnya pengumuman akan dilakukan, sehingga selama sehari penuh setiap stasiun televisi sibuk melakukan analisa mengenai pengumuman yang tak kunjung dilakukan.
Ketidakpastian waktu pengumuman kabinet itulah yang mengakibatkan para wartawan berjaga-jaga di Cikeas dan Istana Merdeka untuk mengamati pergerakan yang terjadi semenjak pagi hari.
Semenjak pagi hingga menjelang pukul 19.00 WIB, Presiden memang berada di kediaman pribadinya itu dengan didampingi Boediono dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.
Di Cikeas, Presiden melakukan tiga pertemuan, yaitu menerima juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal dan calon Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk menerima penjelasan mengenai persiapan KTT ke-15 ASEAN di Hua Hin Thailand, 23-25 Oktober mendatang.
Kedua, pertemuan dengan tim ekonomi, termasuk di dalamnya calon Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, mengenai KTT bisnis yang diselenggarakan akhir Oktober.
Dan pertemuan terakhir adalah pertemuan dengan tim kecil yang membahas pelaksanaan pengumuman KIB II.
Sebelumnya, Presiden Yudhoyono selama tiga hari sejak Sabtu (17/10) hingga Minggu (19/10) telah memanggil 36 calon menteri untuk diuji kelayakan dan kepatutan serta meminta para calon menteri dan pejabat tinggi negara itu melakukan tes kesehatan di RS Gatot Subroto Jakarta.
Pada Rabu malam, jumlah menteri yang diumumkan Presiden sebanyak 34 orang dengan tiga pejabat negara yang akan turut serta menyukseskan program kerja pemerintah 2009 - 2014, yaitu Kepala Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BIN Sutanto, dan Kepala BKPM Gita Irawan Wirjawan.
Seluruh kandidat menteri yang melakukan uji kelayakan secara resmi diumumkan namanya, kecuali kandidat menteri kesehatan ahli bedah mata Nila Djuwita Moeloek yang diganti dengan Endang Rahayu Sedianingsih, peneliti utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Para politisi dari enam partai politik (Parpol) yang berkoalisi dalam pemerintahan SBY-Boediono menguasai lebih dari 55 persen komposisi KIB II itu.
Dari 34 orang menteri yang disebutkan Yudhoyono, menteri yang berasal dari Parpol sebanyak 20 orang, dari kalangan profesional 11 orang, dan tiga orang merupakan anggota tim sukses SBY.
Unsur Parpol terbanyak terdiri dari Partai Demokrat sebanyak enam orang, disusul PKS empat orang, PAN tiga orang, Golkar tiga orang, PPP dua orang, dan PKB dua orang.
Menteri dari Partai Demokrat, yaitu Darwin Zahedy Saleh sebagai Menteri ESDM, Andi Mallarangeng Meneg Pemuda dan Olahraga, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wacik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan Fredy Numberi Menteri Perhubungan.
Empat orang PKS adalah Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo, Suharna Surapranata Meneg Ristek, Suswono Menteri Pertanian, dan Salim Segaf Aljufri sebagai Mensos.
PAN mendapat tiga posisi, yaitu Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian, Patrialis Akbar sebagai Menkum HAM, dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan.
Golkar yang masuk sebagai partai terakhir dalam koalisi pemerintahan SBY mendapat jatah untuk Agung Laksono sebagai Menko Kesra, MS Hidayat sebagai Menteri Perindustrian, dan Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
PPP mendapat dua orang, yaitu Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama dan Suharso Monoarfa sebagai Menpera. Sedangkan PKB mendapat jatah untuk Muhaimin Iskandar yang menjadi Menakertrans dan Helmi Faishal Zaini sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dari segi jumlah, menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II tidak berubah dibanding kabinet sebelumnya, kecuali pos baru yang dibentuk untuk memecahkan kebuntuan birokrasi, yaitu Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang dipegang Kuntoro Mangkusubroto.
Sejumlah kementerian negara mendapat tugas tambahan seperti Meneg Pemberdayaan Perempuan yang ditambah dengan perlindungan anak dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) yang mendapat tugas Reformasi Birokrasi.
Sepuluh orang dalam kabinet baru itu merupakan menteri-menteri lama yang sudah berada di Kabinet Indonesia Bersatu I, seperti Hatta Rajasa, Sudi Silalahi, Sri Mulyani Indrawati, Mari Elka Pangestu, Djoko Kirmanto, Fredy Numberi, Jero Wacik, Purnomo Yusgiantoro, Suryadharma Ali, dan Muhammad Nuh.
Terhadap susunan KIB II pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, 60 persen calon menteri tersebut kurang memiliki kemampuan yang cukup memadai.
"Kabinet akan terdiri dari 40 persen profesional dan 60 persen sisanya diisi oleh elit-elit partai politik yang tidak terlalu kompeten," katanya.
Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu menilai, figur Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto relatif kompeten mengoordinasi bidang politik hukum keamanan.
Tapi, katanya, dia akan kesulitan menyinergikan menteri-menteri di bidangnya yang didominasi partai politik.
Selain itu, dia juga mengatakan Hatta Rajasa kurang cocok menempati jabatan Menteri Koordinasi Perekonomian.
"Hatta kurang `match` di posisi menko perekonomian," ucap Burhanuddin.
Selain itu, katanya, hanya ada sekitar enam calon menteri yang berusia di bawah 50 tahun.
"Rata-rata calon menteri sudah berusia tua sehingga bisa dianggap kabinet gerontokrasi (pemerintah atau badan pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang tua, red.)," jelasnya.
Terkait dengan nama-nama yang diumumkannya, Presiden Yudhoyono mengaku sudah memperkirakan kemungkinan timbulnya pro-kontra.
Presiden menilai, sikap pro-kontra dari masyarakat tersebut adalah wajar, karena pada pengumuman nama-nama menteri KIB I tahun 2004 juga disikapi masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra.
"Pro-kontra yang muncul dari masyarakat itu wajar, itulah demokrasi," kata Presiden.(*)
Oleh Oleh Gusti Nur Cahya Aryani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
